MONITOR, Jakarta – Sebanyak 2,3 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) diduga bocor beredar viral di media sosial. Oknum peretas pun mengklaim telah mengambil data tersebut dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Terkait hal ini, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengklarifikasi bahwa DPT yang tersebar di media sosial bukan DPR Pemilu 2019, melainkan tahun 2014.
“Heboh isu DPT KPU di-hack. Kalau baca teliti itu DPT 2014, diakses 2013. Bukan DPT Pemilu 2019,” ujar Pramono dalam keterangannya di laman Twitter, Sabtu (23/5).
Ia menjelaskan, publik pun memiliki hak untuk mengakses data tersebut, sehingga tidak perlu meretasnya.
“Bentuk file juga Pdf. Artinya memang aksesibel. Tidak perlu di-hack, memang dulu disediakan untuk publik,” jelas Pramono.
“Lain lagi soal rahasia data pribadi. Dalam DPT memang ada 2 regulasi, keterbukaan informasi vs kerahasiaan data pribadi,” sambungnya.
Selain itu, Pram menjelaskan bahwa jumlahnya juga tidak tepat. Menurut Pram, DPT Pileg 2014 hanya 186,6 juta dan tidak sampai 200 juta.
