MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta, menilai Presiden Joko Widodo tak perlu mengumbar wacana pelonggaran PSBB juga imbauan untuk hidup damai berdampingan dengan wabah virus Corona. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak penting untuk dilontarkan saat ini, mengingat pandemi masih berlangsung.
Apalagi, Presiden Jokowi kembali mengklarifikasi bahwa pemerintah belum merealisasikan wacana tersebut. Sukamta menilai, komunikasi semacam ini akan membuat publik kebingungan.
“Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah jika wacana yang muncul malah membingungkan. Saya kutip pernyataan Pak Presiden hari ini (18/5/2020) melalui siaran akun YouTube Sekretariat Presiden, ‘Saya tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Karena muncul, keliru di masyarakat bahwa pemerintah mulai melonggarkan PSBB. Belum. Belum ada kebijakan pelonggaran’. hari Jumat (15/5/2020) di Istana Merdeka. Pernyataan Pak Presiden tersebut seakan menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah,” ujar Sukamta, dalam keterangan persnya yang diterima MONITOR.
Sukamta menjelaskan, semestinya yang distop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial.
“Kan kasihan pak Presiden, pernyataan yang beliau sampaikan akhirnya dianggap sebagai lelucon di kala pandemi. Jadi jangan salahkan masyarakat jika wacana-wacana pelonggaran ini dianggap sebagai tanda Pemerintah menyerah dalam menangani Covid-19,” imbuhnya.
Menurutnya, jika kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan hasil kajian yang mendalam, pemerintah semestinya secara sungguh-sungguh melaksanakannya dan kemudian dievaluasi secara berkala.
“Ini kan akhirnya terkesan pemerintah buat kebijakan PSBB, daerah berusaha laksanakan dengan sungguh-sungguh tetapi malah pemerintah sendiri yang mengingkari dengan wacana-wacana pelonggaran. Perlu diingat pada 1 April 2020, Presiden sampaikan mengapa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dipilih, bukan karantina wilayah karena alasan supaya ekonomi masyarakat bisa berjalan, juga dianggap PSBB ini paling sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia,” terangnya.
Lebih lanjut, Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini menilai wacana yang dikeluarkan oleh pemerintah baik soal relaksasi PSBB dan berdamai dengan virus corona tidak didasarkan kepada data-data yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menduga Pemerintah saat ini sedang alami kebingungan, karena setelah berjalan 2,5 bulan sejak kasus positif pertama diumumkan, Covid-19 telah menyebar merata ke seluruh provinsi dan hampir 400 kab/kota di Indonesia yang membuat skema penanganan menjadi lebih rumit karena kondisi sarpras dan SDM kesehatan di daerah tidak sama.
Sementara anggaran penanganan diskenariokan hanya untuk 3-6 bulan, ini bisa dilihat dari skema bansos jaring pengaman seperti BLT Desa untuk durasi 3 bulan seperti info Menko PMK dialokasikan kepada 12,3 juta KK penerima manfaat, sebesar Rp600.000 per bulan mulai dari April sampai Juni 2020.
“Dengan adanya wacana berupa skenario di bulan Juni atau Juli aktivitas masyarakat baik pendidikan dan ekonomi sudah mulai kembali normal, seakan pemerintah sudah lepas tanggung jawab untuk berikan bansos jaring pengaman sosial untuk masyarakat yang terdampak. Jangan-jangan anggaran pemerintah untuk jaring pengaman sosial memang sudah habis hingga bulan Juni, sehingga wacana pelonggaran sering dimunculkan. Kan kacau jika ini yang sesungguhnya terjadi,” pungkasnya.
