Mendes PDTT Lepas 2.045 Mahasiswa KKN UNS dalam Situasi Covid-19

MONITOR, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrai (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar didaulat untuk berikan arahan sekaligus melepas peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Solo (UNS) dalam Situasi Covid-19 secara virtual pada Jumat (15/5/2020).

Menteri Halim dalam arahannya memaparkan soal pengunaan Dana Desa di era pandemi Covid-19 hingga fokus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) terkait ketahanan pangan pasca pandemi.

Dana Desa yang berjumlah hampir Rp72 Triliun itu, kata Menteri Halim, jika dalam kondisi normal, difokuskan pada dua hal yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Dana Desa bisa digunakan untuk pembangunan fisik dengan catatan bersentuhan langsung dengan kepentingan pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

“Jadi kalau bangun Balai Desa tidak boleh. Dana Desa bisa digunakan jika bangun Irigasi pertanian, Puskesdes atau PAUD. Mahasiswa silahkan kroscek langsung apakah formulasi ini sudah sesuai ataukah perlu revisi yang agak mendasar,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Sedang berkaitan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dana Desa bisa dipergunakan untuk penurunan angka stunting, gizi buruk hingga peningkatan kapasitas warga desa.

Dana Desa dalam konteks pandemi Covid-19 ini, hanya boleh digunakan untuk tiga hal, yaitu Desa Tanggap Covid-19, Padat Karya Tunai Desa dan Bantuan Langsung Tunai. Kedua terakhir ini berkaitan dengan ekonomi masyarakat desa.

Kemendes PDTT telah meminta dibentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang diketuai oleh Kepala Desa. Salah satu tugasnya adalah mengedukasi masyarakat terkait Covid-19 ini. Disinilah, mahasiswa KKN UNS sebanyak 2.045 orang bisa mengambil peran-peran strategis untuk edukasi masyarakat.

“Mahasiswa juga bisa berperan dalam penyiapan alat-alat kesehatan seperti sabun, hand sanitizer dan ruang isolasi di desa. Saat ini telah ada sekitar 70 ribu dan telah digunakan untuk tangani Orang Dalam Pemantauan (ODP) sekitar 40 ribu. Ingat, desa hanya boleh tangani ODP, jika PDP segera dibawa ke Rumah Sakit,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Menteri kemudikan menjelaskan soal BLT yang diberikan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni sebesar Rp600 ribu per bulan. Sasaran BLT ini adalah warga miskin yang kehilangan pekerjaan karena Covid-19.

Rumusan pembagian BLT dijabarkan, desa dengan Dana Desa dibawah Rp800 juta boleh mengalokasikan 25 persen, Desa dengan Dana Desa 800 juta hingga Rp1,2 Miliar boleh alokasikan sebesar 30 persen, terakhir Desa dengan dana diatas Rp1,2 Miliar boleh alokasikan 35 persen.

“Pendataan BLT ini dilakukan berbasis RT oleh Relawan Desa Lawan Covid-19. Tiap RT ada tiga orang Relawan agar ada musyawarah diantaranya ketiganya dan objektif menentukan warga yang berhak peroleh BLT,” kata Gus Menteri.

Hasil pendataan kemudian dibawa Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) agar transparan yang terjamin validasi dan klarifikasi sekaligus pengambilan keputusan penerima BLT. Setelah itu dibawa ke Kabupaten untuk sinkronisasi agar tidak overlapping dengan berbagai kebijakan jaring pengamanan sosial.

“Hingga saat ini telah 11 ribu desa yang telah salurkan BLT di 300 Kabupaten di 32 provinsi,” kata Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

Kemendes PDTT juga kata Gus Menteri, akan melakukan reformasi kebijakan pengunaan Dana Desa untuk Pembangunan. Pasalnya, selama ini regulasi yang diterbitkan oleh Kemendes terkait prioritas pengunaan Dana Desa itu terkesan menyamaratakan kondisi seluruh desa.

Regulasi itu tidak membedakan kondisi geografis, kearifan lokal dan Budaya di Desa hingga terkesan menyamakan kondisi desa di Solo dengan kondisi desa di Papua.

Olehnya, Kemendes PDTT menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk menyusun reformulasi prioritas penggunaan Dana Desa dengan sistem klaster dengan pertimbangan sejumlah variabel seperti kondisi geografis, potensi ekonomi, kearifan danb budaya desa.

“Hal ini agar gebrakan Dana Desa ini lebih “Nendang”. mudah terukur dan utamanya lebih bermanfaat bagi pembangunan desa,” ujar Pria Kelahiran Jombang ini.

Ketahanan Pangan

Kemendes PDTT juga saat ini tengah terfokus untuk program Ketahanan Pangan, termasuk era pasca Covid-19 ini. Gus Menteri pun meminta mahasiswa KKN UNS untuk bisa melihat potensi ketahanan pangan yang bisa dikembangkan di desa lokasi KKN.

“Ketahanan Pangan itu ada dua, satu urusan Intensifikasi dan Ekstensifikasi produk Ketahanan Pangan, Kedua Diversifikasi Pangan,” kata Gus Menteri.

Untuk program Ketahanan Pangan ini, Kemendes PDTT sedang fokus di daerah-daerah transmigrasi karena dengan intensifikasi itu ada dua hal yang akan diuntungkan, pertama para transmigran bakal alami peningkatan produktifitas pertanian dan kedua kebutuhan pangan semakin kecukupan.

Sebanyak 1,8 Juta Hektare lahan transmigrasi dipersiapkan untuk membantu ketahanan pangan pasca pandemi covid 19. Lahan ini akan dilakukan intensifikasi untuk mempercepat dan meningkatkan jumlah produksi padi.

Dari 1,8 Juta Hektare lahan tersebut, sebanyak 500 Ribu Hektare sudah melakukan produktivitas. Intensifikasi pada 500 Ribu Hektare lahan tersebut diperkirakan akan memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 16 Juta orang per tahun.