MONITOR, Jakarta – Warga Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, menuntut Kementerian Sosial (Kemensos) RI, segera menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) secepatnya. Sebab, sampai saat ini mereka belum memperoleh bantuan yang menjadi haknya.
Padahal, warga sudah menahan lapar karena telah menjalani Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) sejak 10 April 2020 lalu.
“Ini urusannya soal perut rakyat. Bansos harus diberikan secepatnya,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pada wartawan, Rabu (13/5).
Taufik mengatakan, pada tahap awal Warakas hanya mendapat bantuan 9 paket. Kemudian, di tahap kedua menurun menjadi 8 paket. Kemudian oleh warga dikembalikan, karena tidak sesuai dengan data yang ada.
“Seharusnya, berdasarkan data jumlah bansos yang diberikan untuk warga Warakas adalah 7.023 KK. Itu mengacu pada data yang ada di Pemda DKI,” kata Taufik.
Ditempat terpisah, Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Warakas Zaenal Arifin mengatakan, peristiwa seperti ini baru pertama kali. Bantuan sosial dari Kemensos tidak kunjung datang. Sementara bansos dari Pemprov DKI Jakarta lebih tepat sasaran.
“Bantuan sosial dari Pemprov DKI Jakarta kita tak ada masalah, kita ada 7.023 KK yang dapat kita pahami sebagai orang miskin,” ujarnya, di Kantor Kelurahan Warakas, Senin (11/5) lalu.
Kata Zaenal, jumlah itu berdasarkan rekapitulasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pusdatin Jamsos DKI Jakarta yang sudah ditetapkan oleh Kemensos.
Namun anehnya pada saat pendistribusian bansos sembako dari Kemensos kepada warga Kelurahan Warakas, angka tersebut menurun drastis dan jumlahnya tidak wajar.
“Tahapan bantuan Presiden melalui Kementerian Sosial itu yang kita permasalahkan. Pada saat ini (jumlahnya) muncul angka sembilan (KK),” ungkap Zaenal.
Kejanggalan tersebut dirasakan sejak tanggal 1 Mei 2020 silam. LMK Warakas pun berusaha melaporkan ke Sudin Sosial Jakarta Utara, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan Kemensos RI.
Namun hingga saat ini belum ada jawaban yang memuaskan mengapa hanya ada sembilan KK saja yang tercatat sebagai penerima bansos sembako dari Kemensos.
“Jangan kami dong yang dikorbankan. Kami meminta garansi dari pemerintah DKI hak kami pada tahapan pertama,” pungkasnya.
