Gedung Kejaksaan Negeri Kota Depok
MONITOR, Depok – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi virus Corona (Covid-19) pada 31 Maret 2020 membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyesuaikan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Wali Kota Depok, Mohammad Idris, pihaknya sudah menyesuaikan APBD dengan Perppu yang dikeluarkan pemerintah pusat. Terutama dalam anggaran terkait dengan penanganan Covid-19 di Kota Depok.
“Kami sudah melakukan realokasi anggaran dan refocusing program dari APBD 2020. Tentu saja hal itu untuk menangani wabah Covid-19 di Depok,” ujar Idris dalam siaran pers yang diterima, Minggu (10/5/2020).
Menurut Idris, terkait Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Pemkot Depok sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok untuk pendampingan terhadap realokasi anggaran dan refocusing program.
“Pendampingan tersebut, demi adanya kepastian hukum atas kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Depok dan agar nantinya tidak dipermasalahan secara hukum,” jelasnya.
Dia menambahkan, penanggulangan Covid-19 ini memang harus terlaksana dan dibutuhkan langkah taktis dan strategi.
“Kami juga akan mengedepankan azas pemerintahan umum yang baik, agar ada kepastian hukum untuk pengunaan anggaran bencana,” tutur Idris.
MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti kondisi keuangan BPJS…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Pemerintah mengantisipasi meluasnya kebakaran…
dr. H. Agus Sunardi, Sp.PK Menjalin Ukhuwah, Menggapai Barokah, Menjemput Maghfiroh, Menuju Jannah Alhamdulillahi Rabbil…