MONITOR, Jakarta – Polemik bantuan sosial (bansos) antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI jadi perguncingan di masyarakat. Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta pun meminta semua pihak untuk menghentikan dan tidak meramaikan polemik bansos tersebut.
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Wibi Andrino, meminta permasalahan yang terjadi dalam proses distribusi bantuan sosial untuk warga terdampak pandemi Corona diselesaikan dengan duduk bersama.
“Seharusnya pemerintah pusat dan daerah berupaya sebaik mungkin meringankan beban masyarakat,”ujar Wibi kepada wartawan melalui sambungan telponnya.
Menurut Wibi, sudah bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Semua pihak harus bersinergi untuk meminimalisir beban masyarakat akibat berhentinya beberapa sektor akibat pandemi.
“Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yang sedang kesusahan,”tegasnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya tidak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya bantuan tersebut diberikan, baik pusat atau daerah. Karena yang menjadi prioritas adalah memastikan tidak ada rakyat Jakarta kelaparan.
“Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI,” terangnya.
Wibi pun mengucapkan, terima kasih kepada pemerintah pusat yang terus membantu pemasalahan sosial di Jakarta. Ini semua akibat terjadinya defisit anggaran di APBD DKI Jakarta akibat Covid-19.
“Tentunya atas bantuan dari pemerintah pusat tersebut kami meminta Pemprov DKI fokus memberikan data penerima bansos yang akurat. Jangan sampai ada yang ber hak namun malah tidak dapat bantuan, sedangkan yang tidak berhak malah dapat,”pungkasnya.
 antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI jadi perguncingan di masyarakat. Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta pun meminta semua pihak untuk menghentikan dan tidak meramaikan polemik bansos tersebut.){kind=link}