MONITOR, Jakarta – Kalangan pimpinan DPRD DKI Jakarta tampaknya keberatan atas tudingan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur Anies Baswedan lepas tanggungjawab terkait bantuan sosial ketika pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Usai M. Taufik dari Fraksi Partai Gerindra, kini Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani dari Fraksi PAN pun angkat bicara. Zita menyayangkan tudingan Menkeu yang terkesan memojokkan Anies Baswedan.
Putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini bahkan menyebut, pernyataan Sri Mulyani bernuansa politis.
“Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik,” ujar Zita Anjani dalam keterangannya kepada MONITOR, Kamis (7/5).
Zita mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI sejauh ini sudah melakukan banyak hal, diantaranya pemberlakuan PSBB dan pendistribusian bantuan sosial pertama kali. Ia menambahkan, pendapatan daerah DKI pun menyusut sampai 53% akan tetapi Pemprov tetap memfasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, serta mengurangi jam operasi kendaraan umum.
“Justru pak Anies minta di bantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu,” terang Zita.
Lebih jauh ia menekankan bahwa DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, maka menurutnya bukan hanya Pemprov DKI tapi Pemerintah Pusat juga terlibat.
“Stop salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi. Kemarin kami rapat dengan Dinsos, katanya mereka sampai sekarang tidak diberikan data Banpres dari Kemensos. Ini kan yang membuat tumpang tindih, niatnya baik tapi pelakasaannya tidak tertata rapi jadinya kurang baik,” pungkas Zita.
