MONITOR, Jakarta – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritisi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial untuk penanganan dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, sejauh ini mekanisme pencairan BLT masih sangat sulit.
Mardani mengatakan, dalam tahap pencairannya butuh adanya sinergi dan koordinasi yang baik di tingkat RT/TW.
“Viralnya protes yang dilakukan oleh Bupati Boltim (Sulawesi Utara) merupakan potret yang ada di lapangan. Kordinasi sampai tingkat RT dan RW amat penting karena mereka yang berhadapan langsung dengan masyarakat,” ujar Mardani Ali Sera, Rabu (6/5).
Selain itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini berharap BLT menyentuh seluruh elemen masyarakat kecil yang terdampak, bukan hanya yang sudah terdata.
“Program ini juga diharapkan tidak hanya menyasar ke masyarakat miskin yang sudah terdata. Disisi lain ada masyarakat rentan miskin (kelas menengah) hingga pekerja informal,” kata Mardani.
“CORE sudah merilis ada 37 juta orang diprediksi jatuh miskin akibat Covid-19,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, dari anggaran belanja APBN 2020 sebesar Rp110 T yang dialokasikan untuk Jaring Pengaman Sosial ini, diantaranya 65 T untuk tambahan Jaringan Pengaman Sosial dan didalamnya ada dana 8,3 T untuk 19 juta keluarga yang terjaring program PKH. Lalu 10,9 triliun untuk sembako (bagi 4,8 juta keluarga) dan 10 triliun tambahan untuk kartu prakerja dan lain-lain.
