Mendagri Minta Kolaborasi Penanganan Covid-19 di Depok Ditingkatkan

MONITOR, Depok – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, Senin (4/5) menyambangi Kota Depok untuk mengkoordinasikan terkait langkah-langkah penanganan dan pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Kedatangan mantan Kapolri ini juga sekaligus meminta pemerintah daerah agar responsif dalam melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kedatangan saya ke sini lebih kepada membagikan informasi terkait langkah-langkah penangan Covid-19 dari segala aspek yang berasal dari pusat. Sekaligus mendengar masukan dari Kota Depok, agar ke depan kita bisa satu narasi melawan penyebaran virus ini,” kata Tito kepada wartawan, di Balai Kota Depok, Senin (4/5).

Tito menjelaskan, pandemi Covid-19 memberi dampak pada berbagai sektor. Tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi.

“Dampak pembatasan sosial membuat sektor ekonomi ikut turun. Maka, upaya-upaya kolaboratif harus dilakukan. Ini menjadi tantangan bagi kami dan juga kepala daerah agar bisa melakukan upaya terobosan. Baik di bidang kesehatan, ekonomi serta Jaring Pengamanan Sosial (JPS),” jelasnya.

Terakhir, dirinya berpesan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus responsif dalam melakukan penanganan serta  penyesuaian APBD. Sebab, menurutnya, semua anggaran harus fokus pada sektor kesehatan, bantuan sosial dan menjaga perekonomian agar tetap berjalan.

“Kami ke Depok juga untuk memberikan jawaban terkait kendala apa yang dihadapi oleh daerah. Kami juga terus memastikan skema-skema pusat dengan daerah dapat saling sinkron, terutama terkait JPS,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris menuturkan, pihaknya telah melaksanakan berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pihaknya juga akan terus berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna bersama-sama menanggulangi wabah Corona.

“Kita tetap mengikuti arahan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan Covid-19. Termasuk inovasi yang kami terus lalukan, tidak terlepas dar arahan presiden maupun gubernur,” pungkasnya.