PARLEMEN

Wacana Relaksasi PSBB, Politikus PDIP Minta Pemerintah Kaji Secara Matang

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Muchamad Nabil Haroen mengingatkan pemerintah untuk mengkaji secara matang terkait wacana relaksasi kebijakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).
Terlebih, sambung dia, pemerintah harus memikirkan pertimbangannya secara strategis.

“Pemerintah harus merujuk pada tujuan utamanya, yakni menjaga nyawa, keamanan dan kesejahteraan rakyat,” kata Nabil dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (4/5).

Diakui dia, penerapan PSBB pastinya akan menyebabkan pergerakan sektor ekonomi menjadi lambat, yang pada akhirnya berdampak pada sirkulasi keuangan dan pendapatan masyarakat. 

Namun, hal ini yang harus dikaji, bagaimana mengelola ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, sekaligus penanganan medisnya.

“Jikapun ada relaksasi PSBB diberlakukan, harus ada peraturan ketat terkait penjarakan fisik (physical distancing) dan social distancing, serta pentingnya memakai masker. Sehingga, warga harus diberitahu bahwa saat ini berada dalam kehidupan dengan pola baru, dengan mengutamakan kesehatan,”papar politikus PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatannya juga, pria yang akrab disapa Gus Nabil ini meminta agar masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan munculnya teori konspirasi yang dihembuskan segelintir pihak.

“Saat ini, beredar teori konspirasi terkait Covid-19. Ada yang mengaitkan bahwa virus berasal dari China, Amerika Serikat dan bahkan Yahudi. Ini harus dihentikan, dan masyarakat jangan sampai terprovokasi,”tandasnya sembari menekankan bahwa yang diperlukan saat ini hidup dengan pola komunikasi yang sehat. 

Recent Posts

DPR Perkuat Digitalisasi Pertanian Lewat Revisi UU Pangan Demi Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

MONITOR, Jakarta - Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengungkap saat ini DPR bersama Pemerintah…

7 jam yang lalu

Lima Peserta SPPI Meninggal Saat Latsarmil, PBHI Desak Presiden Hentikan Program dan Bentuk Tim Investigasi Independen

MONITOR, Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mendesak Presiden menghentikan…

8 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Paket Stimulus Jadi ‘Bantalan’ Bagi Rakyat Rentan dan UMKM, Hingga Mampu Serap Tenaga Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik paket stimulus ekonomi…

10 jam yang lalu

Sebar 110 Ribu Benih Ikan di Kota Cirebon, Rokhmin Dahuri: Perkuat Ekonomi Rakyat, Wujudkan Kedaulatan Pangan

MONITOR, KOTA CIREBON – Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.,…

11 jam yang lalu

Jasa Marga Siaga Operasional, Siap Hadapi Periode Libur Sekolah Juni-Juli 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk siap menyiagakan seluruh lini operasional di jaringan jalan…

13 jam yang lalu

Dari Laut, UMKM Ternate Tumbuh dan Ketahanan Pangan Nasional Diperkuat

MONITOR, Ternate – Potensi kelautan Maluku Utara dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat…

14 jam yang lalu