MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Selain itu, pertimbangan dan keputusan relaksasi PSBB pun hendaknya lebih mendengarkan pendapat para kepala daerah.
“Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru,” kata Bamsoet, di Jakarta, Minggu (3/5).
“Sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan,” tambahnya.
Seperti disampaikan pada akhir pekan lalu, Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan, pemerintah sedang memikirkan relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat PSBB.
Pemerintah menyadari, bila masyarakat terlalu dikekang dapat menimbulkan stres dan stres dapat menurunkan imunitas serta membuat tubuh menjadi lemah.
Padahal, imbuh mantan Ketua DPR RI ini menilai, kecepatan penularan Covid-19 belum bisa dikendalikan. Kecenderungan itu terbaca dari pertambahan jumlah pasien setiap harinya.
Bahkan, per Sabtu 2 Mei 2020, total pasien yang positif terinfeksi Covid-19 sudah mencapai 10.843, karena adanya penambahan 292 pasien pada hari itu.
“Terbanyak di Jakarta dengan 4.397 pasien. Sedangkan Jawa Barat dan Jawa Timur di urutan berikutnya masing-masing mencatatkan jumlah 1.000 pasien lebih,” urai politikus Golkar itu.
Karenanya, Bamsoet menekankan agar, penerapan PSBB yang konsisten masih diperlukan. Terlebih di Jakarta sebagai episentrum wabah Wuhan tersebut. Karena menjadi barometer, Jakarta perlu diberi waktu lebih agar mampu mengendalikan kecepatan penularan Covid-19.
“Demikian juga dengan Jawa Barat dan Jawa Timur. Apalagi, PSBB Jawa Barat baru diterapkan pada 6 Mei 2020 mendatang,”pungkasnya.
