MONITOR, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Irwan menilai logika pemerintah untuk melakukan relaksasi atas penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), keliru dan terlalu dibuat-buat.
Apalagi, dengan alasan Menkopolhukam Mahfud MD bahwa relaksasi (kelonggaran) PSBB yang akan dilakukan sebagai upaya agar masyarakat tidak terlalu terkekang dan menimbulkan stres yang dapat menurunkan imunitas.
“Logika Pak Mahfud terkait PSBB bikin masyarakat stres, itu keliru besar dan terlalu dibuat-buat. Justru kebalikannya (sejak diterapkan) PSBB itu sangat longgar dan tidak tegas,” kata Irwan saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (3/5).
“Makanya pasien positif dan yang meninggal terus bertambah karena masyarakat masih bebas beraktivitas,”tambahnya.
Menurut dia, seharusnya pemerintah justru memperketat PSBB dengan aturan dibawahnya. Sebab, regulasi terkait pembatasan sosial itu tidak ada sanksi tegas, hanya bersifat himbauan sehingga tidak berjalan efektif.
“Jikapun ada masyarakat yang stres bukan karena PSBB, tetapi karena biaya hidupnya selama dibatasi tidak dijamin oleh Negara,”tegas wakil sekertaris jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat itu.
Masih dikatakan dia, tidak ada masyarakat yang ingin terjangkit Covid-19, apalagi yang ingin meninggal karena penyakit ini.
Ia menyakini, masyarakat Indonesia di tengah pandemi ini pastinya ingin ikut anjuran pemerintah, tetapi masalahnya ada di pemerintah pusat.
“Pemerintah hanya peduli penyelamatan ekonomi semata. TKA China terus masuk, moda transportasi terus beroperasi, penghematan APBN dan pinjaman utang lebih fokus ke stimulus ekonomi,” tegasnya.
“Penyelamatan nyawa rakyat menjadi lemah dan tidak fokus. Pola yang dilakukan pemerintah ini lebih mirip Herd Immunity. Pembiaran tanpa test kesehatan yang jelas dan massif,” pungkasnya.
