MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar para buruh yang terdampak pandemi Covid-19 menerima bantuan sosial (Bansos).
Ia pun juga mengajak semua pihak bergotong royong menangani wabah ini, termasuk dampak sosial ekonominya.
“Saya berharap para pemilik usaha tidak mem-PHK para buruh yang bekerja di perusahaan-perusahan. Pihak pemilik usaha dan para pekerjanya dapat bermusyawarah untuk menyelamatkan nasib perusahaan dan karyawannya sambil menunggu situasi perekonomian normal kembali,” kata Puan dalam keterangannya memperingati Hari Buruh se-dunia, di Jakarta, Jumat (1/5).
Masih dikatakan Puan, pemerintah juga harus memberikan informasi terkait langkah kedepan setelah sejumlah perusahaan diwajibkan menghentikan aktivitas normalnya akibat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), di Jabodetabek dan daerah lain.
Puan berpandangan, informasi dari pemerintah tentang tahapa menuju aktivitas normal orang bekerja dan berusaha sangat penting untuk menyusun kembali langkah bagi kepastian berusaha yang terkait dengan nasib para buruh.
“DPR selalu memberikan perhatian yang besar pada nasib para buruh agar bisa bekerja dengan tenang, terjamin hak-haknya serta mendapat upah yang layak,” sebut politikus PDI Perjuangan itu.
Bahkan, dikatakan Puan, pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR yang sangat terkait dengan nasib para buruh merupakan inisiatif pemerintah.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa sosialisasi dan penyerapan aspirasi terkait pasal-pasal ketenagakerjaan yang ada di dalam RUU Ciptaker belum optimal. Apalagi, di tengah penanganan pandemi.
“Karena itu Badan Legislasi (Baleg) DPR RI atas permintaan Pimpinan DPR telah menghentikan pembahasan kluster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja.”
“Sehingga, DPR secara optimal menerima aspirasi dan masukan dari para buruh melalui serikat pekerja dan organisasi-organisasi buruh lainnya,” pungkasnya.
