Ketua MPR Minta Kepala Daerah Amankan Stok Kebutuhan Pokok Masyarakat

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (dok: net)

MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta para menteri ekonomi dan semua kepala daerah untuk peduli sekaligus mengamankan rantai distibusi bahan kebutuhan pokok masyarakat.

Ia mengatakan, efektivitas koordinasi harus terus diperbaiki dan ditingkatkan selama penerapan pembatasan sosial hingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berjalan.

“Semua kepala daerah jangan hanya fokus pada penerapan pembatasan sosial atau PSBB saja, tetapi juga peduli dan sensitif terhadap stok kebutuhan pokok masyarakat. Untuk mencegah panic buying, kekurangan stok setiap bahan kebutuhan pokok tidak boleh mencapai skala yang ekstrim,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (1/5).

Mantan Ketua DPR RI ini mengklaim, Presiden Joko Widodo telah menerima laporan tentang defisit bahah kebutuhan pokok di sejumlah daerah atau provinsi.

Misalnya, imbuh dia, defisit stok beras terjadi di tujuh provinsi. Stok jagung defisit di 11 provinsi, stok cabai besar defisit di 23 provinsi, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi dan stok gula pasir defisit di 30 provinsi.

“Kekurangan stok bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah itu mestinya bisa dihindari. Sebab, ketersediaannya di dalam negeri dilaporkan lebih dari cukup. Telur ayam melimpah di pasar. Begitu juga gula pasir dan ketersediaan jagung. Bahkan stok beras dilaporkan surplus hingga Juni 2020,” urai politikus Golkar itu.

Masih dikatakan wakil ketua umum KADIN Indonesia ini, jika ada daerah yang mengalami defisit beras, jagung, telur ayam hingga gula pasir, masalahnya tentu ada pada lalu lintas informasi antar-institusi yang tidak efektif. Akibatnya, sambung dia, komoditas yang tersedia tidak terdistribusikan ke daerah yang butuh atau daerah defisit.

“Masalah lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan terganggunya rantai distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit akibat penerapan pembatasan sosial. Hal ini harus segera diatasi oleh para menteri dan kepala daerah untuk mencegah kepanikan di masyarakat,” pungkas Bamsoet