MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta mengatakan agar rencana pelatihan online program kartu prakerja yang digulirkan untuk dihentikan dan tidak dipaksakan untuk dijalankan.
Hal ini, sambung dia, mengingat ada banyak kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan senilai 5,6 triliun yang dianggap tidak efektif berjalan di masa pandemi wabah virus corona.
Bahkan, Sukmara mengatakan, jika program pelatihan secara online ini juga dianggap terlalu mahal dari sisi biaya serta ada kesan program pelatiha hanya akal-akalan antara pemerintah dengan pihak mitra perusahaan platform digital karena tidak melalui proses tender sebagaimana biasanya dilakukan dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Hentikan segera! dan bekukan dulu dana yang sudah disalurkan ke 160 ribu peserta tahap pertama. Saya harap pemerintah jangan menutup telinga terhadap berbagai kritik dan masukan terhadap rencana pelatihan online program kartu kerja,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (24/4).
“Saat seperti ini, mestinya pemerintah fokus untuk mengatasi segera Covid-19 yang hingga hari ini terus terjadi peningkatan jumlah kasus dan menyebar semakin luas di banyak kabupaten/kota,” tambahnya.
Ia menegaskan, jika pandemi ini tidak segera tertangani dampaknya akan semakin berat dan dalam terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Pelatihan kerja online ini termasuk kegiatan yang sifatnya tidak mendesak, bisa dilakukan setelah pandemi berakhir,” jelasnya.
Legislator asal Yogyakarta ini melihat konsep kartu prakerja telah dipaksakan berubah konsep karena adanya pandemi yang menghantam Indonesia.
Namun demikian, perubahan konsep ini masih mentah dan terlihat kesan ada yang mencari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat dengan dalih pelatihan online.
“Ini jelas terkesan dipaksakan dan akal-akalan. Program ini kita tahu berangkat dari janji kampanye Jokowi untuk mengatasi pengangguran, kata pak Menko berubah menjadi bagian dari jaring pengaman sosial karena kondisi Covid-19,” ujarnya.
Alangkah baiknya, imbuh dia, dalam hal menjadi jaring pengaman untuk para pekerja sektor informal yang kehilangan pekerjaan dan juga para buruh yang di-PHK, maka itu setuju.
“Tapi yang kita saksikan ini ternyata dipaksakan ada pelatihan secara online, jelas tidak ada relevansi dengan jaring pengaman sosial,” pungkas Sukamta.
