MONITOR, Jakarta – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur Anies Baswedan menyediakan kanal aduan terkait pendistribusian bantuan sosial (bansos) sembako. Tujuannya, agar warga yang belum menerima bantuan bisa segera mendaftarkan diri.
Di sisi lain, bila ada masyarakat yang menemukan kesalahan dalam pemberian bantuan sosial, mereka bisa langsung melapor untuk kemudian ditindaklanjuti. Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana.
“Kami menerima aduan di mana warga Pondok Indah mendapatkan bantuan. Ada lagi pembagian bansos di sebuah apartemen mewah di Kelapa Gading,” ungkap William melalui sambungan telponnya.
“Ini tentu saja memancing pertanyaan dan harus segera dicari tahu mengapa bisa terjadi. Jangan sampai bansos salah sasaran karena banyak warga yang lebih membutuhkan,” sambung William.
Meski telah telah mendapatkan informasi bahwa fitur-fitur tersebut akan ditambahkan dalam waktu dekat, William menilai Pemprov DKI perlu bekerja lebih cepat.
“Di masa pandemi ini, setiap detik sangat berharga untuk mencegah penyebaran wabah dan mengurangi dampak ekonomi. Jika ada kelompok masyarakat yang merasa cemas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan susah meminta mereka tetap tinggal di rumah. Mereka akan keluar untuk bekerja, lalu berpotensi tertular atau menulari penyakit,” jelasnya.
Oleh karena itu, kata Wiliam, transparansi data penerima bantuan dan kanal aduan ini harus segera dihadirkan, jangan ditunda-tunda.
 sembako.){kind=link}