MONITOR, Depok – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) menilai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Depok belum maksimal, masih banyak masyarakat yang melanggar dan lalu-lalang di jalan di Kota Depok.
“Menurut hasil riset universitas, kalau PSBB ini dijalankan dengan disiplin, maka akhir Juni sudah memasuki trend turun. Tetapi, bila PSBB tidak diikuti oleh perusahaan yang masih bandel, mereka yang tidak jaga jarak, itu mungkin bulan setelah Juni, isu Covid-19 masih berlangsung,” tutur Ridwan Kamil, ketika mengunjungi beberapa titik check point PPSB di Kota Depok, Rabu (15/4/2020).
Menurut Ridwan, kepolisian sudah mendirikan pos-pos penjagaan untuk memeriksa warga yang berkegiatan di jalan. Warga yang melanggar, akan mendapat surat teguran.
“Kepada mereka yang melanggar aturan, yaitu mereka yang tujuannya tidak jelas, bukan kelompok yang termasuk di 8 (profesi) zona pengecualian PSBB, seperti (bidang) logistik, pangan, kesehatan, itu nanti akan diberi surat peringatan yang disebut blangko teguran, seperti surat tilang,” tegasnya.
RIdwan Kamil didampingi Wali Kota Depok Mohammad Idris mengunjungi Posko Bantuan dari Provinsi Jawa Barat di perbatasan Jalan Kerinci, Sukmajaya, Jalan Depok-Kabupaten Bogor di Cilodong, Depok.
Sementara itu Wali Kota Depok Mohammad Idris mengakui jika banyak warganya yang banyak melanggar PSBB di Kota Depok. Pelanggaran yang dilakukan masyarakat seperti nongkrong di warung dan banyak warga yang tidak mengunakan masker.
Idris menilai PSBB di hari pertama masih banyak masalah dan meminta Satpol PP Kota Depok untuk menindak secara merata di masyarakat. “Masih banyak masalah, harus dievaluasi,” tegas Idris.
