BERITA

Jakarta Terapkan PSBB, Mahfud MD: Bisa Dipidana Jika Melawan Aparat

MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengajak segenap warga ibu kota untuk mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang resmi diberlakukan mulai hari ini, Jumat (10/4).

Kebijakan ini harus dilaksanakan, kata dia, demi keselamatan dan kesehatan masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“DKI Jakarta resmi memberlakukan PSBB. Mari patuhi demi keselamatan dan kesehatan kita semua,” ajak Mahfud MD dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Ia mengingatkan, apabila ada warga yang melawan petugas maka akan diberikan sanksi pidana. Sebab, semua kegiatan yang bersifat massal atau mengundang keramaian bakal dibubarkan aparat.

“Anda bisa dipidana jika melawan petugas yang membubarkan kerumumunan, yang dianggap membahayakan keselamatan umum,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Recent Posts

Top 10 Kampus RI dengan Kualitas Riset Terbaik Versi THE WUR 2027

MONITOR, Jakarta - Empat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) masuk dalam jajaran 10 besar…

3 jam yang lalu

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

9 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

9 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

10 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

11 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

11 jam yang lalu