71.000 Keluarga Terdampak Covid-19 di Depok Bakal Terima Bantuan Rp500.000

Ilustrasi: Pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Aula Kantor Kecamatan Sawangan. (Foto: dok. Monitor)

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok turut melakukan pendataan warga miskin baru yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

Terdapat sekitar 71.000 Kepala Keluarga (KK) yang datanya telah dikirim ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk kemudian diverifikasi sebagai penerima bantuan ekonomi sebesar Rp 500.000.

“Kami hanya melakukan pendataan. Data yang kami peroleh berasal dari ketua RT, RW serta pihak kelurahan setempat. Kemudian data ini kami masukan ke dalam aplikasi dan diberikan kepada Pemprov Jawa Barat,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Depok, Usman Haliyana, Selasa (7/4).

Widget Situasi Terkini COVID-19

Usman menjelaskan, bantuan tersebut diperuntukan bagi warga miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan. Termasuk warga rentan miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) tahun 2020. 

“Sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya. 

Usman menyebutkan, terdapat enam kriteria penerima bantuan tersebut. Pertama, pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Kedua, pekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Ketiga, pekerja di bidang pariwisata. Keempat, pekerja di bidang transportasi. 

“Lalu, pekerja di bidang industri, pelaku usaha mikro dan kecil serta penduduk yang bekerja sebagai pemulung,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, bantuan yang diberikan berupa sembako dan uang tunai. Namun, kata Usman, pihaknya masih menunggu arahan dari Pemprov Jawa Barat terkait kejelasan bantuan tersebut. 

“Sampai saat ini, kami masih terus menginput data warga yang terdampak Covid-19 dari hasil pengumpulan data yang dilakukan pada Senin (06/04) lalu. Penginputan dilakukan berdasarkan nama, alamat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” pungkasnya.