MONITOR, Jakarta – Politikus Partai Keadilan Sejatera (PKS) yang juga Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Dimyati Natakusumah menilai, pemerintah terlalu banyak mengeluarkan paket kebijakan dalam penanganan penyebaran Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut menurutnya mengesankan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin labil dalam penanganan pandemi ini.
“Tidak jelas sanksi hukumnya, sehingga terlihat labil dan bingungnya Pemerintah dalam menghadapi COVID-19,” kata Dimyati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/4).
Tidak hanya itu, ia juga menyoroti belum adanya rencana strategis yang akan dilakukan pemerintah pusat secara pasif maupun cepat untuk memutus rantai penyebaran wabah Wuhan tersebut.
Ia mengkhawatirkan, hal tersebut akan sangat berdampak besar bagi masa depan anak-anak dalam ilmu pengetahuan atau sumber daya manusia (SDM), termasuk terhadap perekonomian bangsa maupun dunia usaha yang saat ini masih dalam masa kesulitan.
“Kantor tutup, pabrik tutup, perbankan siaga satu, yang mengakibatkan kebutuhan hidup dan kebutuhan pokok masyarakat yg sulit dan banyaknya pengangguran yang akhirnya depresi dan ujungnya stres, sakit lalu meninggal dunia,”papar wakil ketua badan urusan rumah tangga (BURT) DPR itu.
Menurut Dimyati, sebagai kepala negara Presiden Jokowi harusnya berani dalam mengambil keputusan, yakni keputusan secara tepat dan cepat. Hal itu juga sangat penting untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia.
“Apa yang akan, sedang dan sudah dikerjakan, peraturannya pun jangan semua institusi mengeluarkan aturan mengatur, sehingga sangat membingungkan masyarakat dan para pemangku kepentingan termasuk aparatur dibawahnya,” tegasnya.
“Peraturan itu cukup dengan peraturan presiden saja, yang penting lengkap dan mudah dibaca dan dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa. Diberlakukannya sanksi, sehingga tugas penegak hukum ada payung dan panduannya untuk masyarakat ada solusinya serta kompensasinya,” pungkasnya.
