Oleh: Edi Setiawan*
Dulu ketika penulis melaksanakan ujian nasional merasa was-was akan kelulusan. Ujian nasional bak sebuah ujian hidup yang menentukan keberhasilan seorang siswa. Tapi tidak halnya dengan kondisi siswa saat ini. Dengan Keputusan Kementerian dan Kebudayaan untuk membatalkan Ujian Nasional di tengah pendemi covid-19 sangatlah tepat. Presiden secara resmi memutuskan untuk meniadakan UN tahun 2020 yang sebelumnya sudah ada kesepakatan akan dihapus pada tahun 2021.
Betapa penyebaran virus covid-19 sudah sangat masif penyebarannya, virus ini tidak pernah memandang bulu baik pejabat atau siapapun bisa kena. Sejenak kita bisa merenungi ulah apa yang telah kita perbuat seolah-olah pandemi covid-19 terus menyebar tanpa ada tanda-tanda penyebarannya. Dunia pendidikan yang sejatinya menjadi telaga di dalam negeri yang kekeringan ilmu nampaknya begitu mulai suram akibat pandemi covid-19 ini. Masyarakat dan praktisi pendidikan tak mampu membendung derasnya penyebaran virus covid-19 akibat kurangnya nalar untuk hidup sehat.
Itulah nasi sudah jadi bubur. Merebaknya virus covid-19 yang bermula dari Wuhan China ini banyak yang tidak menyangka bakal terjadi di Indonesia yang di awal banyak cerita dan canda menyelinap dari video bahwa orang Indonesia kebal akan virus covid-19. Toh sekarang semua negara sudah terjangkit bahkan angkanya semakin meningkat. Dari canda keterlaluan ini, kita diuji untuk bersadar diri menyiapkan pencegahan dan anti virus agar penyebarannya tidak berlanjut dan cepat berlalu.
Omongan adalah doa, nada ini memang satir bagi bangsa Indonesia yang beragama. Dengan pembatalan Ujian Nasional, perlu gebrakan agar sekolah bisa berjalan lancar. Perlu adanya realokasi anggaran Ujian Nasional bagi keberlangsungan pendidikan karena pendidikan merupakan masa depan bangsa. Berdasarkan informasi realokasi anggaran Ujian Nasional sebagian akan digunakan ke sejumlah kegiatan pencegahan meliputi relawan program pencegahan, pelacakan terkait suspect virus corona. Realokasi anggaran Ujian Nasional dilakukan dengan menggeser dana untuk rapat, perjalanan dinas untuk dialokasikan bagi rumah sakit pendidikan.
Realokasi anggaran yang dilakukan berbentuk program penanganan covid 19 dimulai dari relawan kemanusiaan medis dan non medis yang sudah mendaftar sekitar 20.000 mahassiwa. Setidaknya dana yang terkumpul sebesar Rp300 miliar hingga 400 miliar untuk penanganan virus corona harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai ada pihak yang tidak peduli dengan urusan pendidikan.
Nah, realokasi ini ditambah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang umumnya digunakan untuk membiayai pengawas dan petugas teknis bisa dialokasikan sebagai obat mujarab meringankan medis digunakan untuk membiayai fasilitas kesehatan. Keberatan akan terus bergulir dari pihak sekolah. Tapi ini pilihan sulit ditengah kondisi yang tidak memungkinkan berdebat. Persoalan kemanusiaan dalam pendidikan bagian terpenting yang harus diselamatkan dulu daripada lembaga atau institusi sekolahnya.
Tidak hanya sampai di sini, sisa dari pembatalan Ujian Nasional ini bisa untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas pembelajaran online di sekolah. Apalagi dampak dari kebijakan meliburkan sekolah perlu penambahan fasilitas pendidikan daring. Relokasi untuk fasilitas belajar online yang telah diterapkan di sebagian sekolah memberikan efek bagi tumbuh kembangnya siswa dalam belajar. Kebiasaan belajar dengan tatap muka secara drastis menjadi pembelajaran daring dengan harus menggunakan beragam aplikasi dan kuota internet sangat memberatkan siswa. Untuk itu, perlunya cara strategis pembelajaran yang menyenangkan dalam daring ini.
Pemerintah bisa menggandeng operator seluler untuk mendapakan kuota internet selama masa belajar di rumah dan bisa menggratiskan layanan listrik PLN. Sehingga pembelajaran daring di rumah dapat dipastikan mampu mentransfer pengetahuan sesuai capaian pembelajaran. Tugas realokasi anggaran ini harus dipastikan sampai kepada pihak sekolah. Pastikan semua siswa dapat mengakses internet secara gratis sehingga memudahkan kegiatan belajar daring. Sehingga sekolah dapat memiliki fasilitas pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan belajar mengajar.
Realokasi ini untuk merespon pencegahan virus corona dalam hal ini kesehatan rakyat lebih penting. Apalagi pelaksanaan instruksi menghapus kegiatan tatap muka masih gagap karena terganggu oleh fasilitas sekolah. Ditambah siswa di rumah fasilitas belum memadai. Sebagian dana lain belum bisa membantu guru masa libur sekolah. Realokasi dari sebagian anggaran Ujian Nasional harus pula diberikan kepada guru honorer, khususnya yang tidak memiliki SK kepala daerah ataupun Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Guru yang diberikan merupakan guru honorer yang berprestasi dan sudah mengabdi selama bertahun-tahun.
Publik banyak berharap adanya realokasi sebagian anggaran Ujian Nasional digunakan untuk membantu pencegahan virus covid-19 di dunia pendidikan. Harapan ini harus dinyatakan dengan aplikatif akan bantuan bagi pengadaan fasilitas sekolah-sekolah dimulai dari perkakas teknologi seperti komputer, gawai pintar, atau tablet menjadi penting, dan terutama juga jaringan internet yang laik. Ditambah aplikasi online learning. Sehingga hal ini berdampak pada proses pembelajaran lebih efektif dan efisien.
Perangkat pembelajaran daring yang harus disediakan untuk pembelajaran online learning sangat lah mahal dan perlu bantuan dari realokasi sebagian angaran Ujian Nasional. Pemerintah untuk sementara perlu membuat kebijakan sekolah dalam penilaian ujian sekolah secara daring. Saatnya guru melakukan disrupsi pembelajaran. Kondisi yang tepat untuk melakukan disrupsi bagi guru. Ikhtiar ini hanya bagian kecil dari respon yang harus terus dilakukan. Semoga.
*Penulis merupakan Dosen Fakutas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA
