Kemendes PDTT

PKTD, Solusi Ketahanan Ekonomi Desa Lawan Virus Corona

MONITOR, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah mengeluarkan Protokol penanganan wabah Virus Corona (Covid-19) agar tidak masuk ke desa. Protokol itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Corona dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Surat edaran ini pun bagian dari instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertujuan perang lawan pandemi global dan perkuat perekonomian masyarakat desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, protokol ini diambil pemerintah sebagai bentuk respon dan antisipasi terhadap kemunculan kasus Covid-19 di wilayah desa dengan situasi ekonomi dan akses kesehatan yang masih terbatas.

Gus Menteri mengatakan, meski ditengah wabah Covid-19 ini, selain pencegahan agar wabah ini tidak merambah ke desa, sisi ekonomi masyarakat sebagai jaring pengaman sosial pun harus diperhatikan.

“Untuk itu, masyarakat harus tetap perhatikan kegiatan Padat Karya Tunai Desa,” kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Sejumlah poin dalam penerapan kebijakan PKTD dalam melawan pandemi Covid-19 desa, yang pertama yakni mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai dasar untuk mengeluarkan Dana Desa tahun 2020.

Untuk diketahui, ciri kegiatan-kegiatan yang masuk dalam program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) adalah proporsi upah harus lebih besar dari non upah, selanjutnya tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus dan melibatkan jumlah pekerja banyak.

Kemendes PDTT akan melakukan PKTD secara swakelola oleh perangkat desa dan masyarakat, disusul dengan mendayagunakan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi yang ada di desa, agar aspek seperti kebersihan tetap terjaga tanpa ada teknologi dari luar desa.

Adapun pekerja yang diprioritaskan dalam PKTD tersebut adalah anggota keluarga miskin dan marjinal dengan sistem upah harian sehingga menjaga keberlangsungan perekonomian mereka.

“Yang lebih penting lagi adalah bagaimana uang itu bisa diberikan kepada pekerja setiap hari. Ini untuk menjaga daya beli, supaya masyarakat tetap bisa menikmati kegiatan ekonomi yang ada di dana desa,” imbuhnya.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya, yakni aspek kesehatan pekerjanya sendiri juga harus diperhatikan.

“Menjaga jarak aman antarpekerja serta menggunakan masker jika pekerja mengalami gejala sakit,” tutup Gus Menteri.

Recent Posts

Pemerintah Bahas Perubahan Tata Kelola Impor Garam

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengantisipasi adanya  perubahan tata kelola impor garam menyusul target…

34 menit yang lalu

Jasa Marga Lanjutkan Kampanye Keselamatan Berkendara di Jalan Tol

MONITOR, Bandung - Jasa Marga melalui PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) dan Representative Office 3…

1 jam yang lalu

Anggota DPR Minta Prabowo Turun Tangan Bentuk Satgas Tambang Ilegal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendorong penegak hukum bekerja sama dengan…

2 jam yang lalu

Pertamina Patra Niaga Siap Dukung Kebijakan Pemerintah Dengan Harga Khusus Avtur Nataru di 19 Bandara

MONITOR, Jakarta - Pertamina Patra Niaga siap mendukung kebijakan Pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat…

6 jam yang lalu

Prof Rokhmin dorong Indonesia jadi Produsen Ikan Nila Terbesar di Dunia, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Rokhmin Dahuri mengajak Semua Pihak untuk…

6 jam yang lalu

Anggota Bawaslu Dapati Dugaan Politik Uang di Pilkada Jatim

MONITOR, Jatim - Anggota Bawaslu Totok Hariyono melakukan pengawasan langsung pemungutan suara Pemilihan 2024 di…

8 jam yang lalu