MONITOR, Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar pemerintah melakukan upaya antisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) ditengah melemahnya perekonomian akibat virus Corona.
Termasuk, sambung dia, dalam menentukan kebijakan ekonomi dan insentif yang diberikan, pemerintah untuk memperhatikan masyarakat menengah kebawah dan sektor non-formal yang lebih rentan terancam dalam situasi saat ini.
“Pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan realokasi dana infrastruktur untuk menjaga perekonomian kelompok masyarakat yang paling rawan terdampak wabah Covid-19, seperti pekerja kontrak/buruh, mengingat mereka harus diprioritaskan untuk diberikan bantuan,” kata Bamsoet di Jakarta, Rabu (1/4).
Selain itu, Bamsoet juga mendorong, agar Pemerintah memberikan bantuan insentif tambahan kepada masyarakat, terutama para pekerja non-formal, untuk mengurangi dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat virus Covid-19. Seperti dengan memastikan berjalannya penambahan dana program sembako murah dan bantuan langsung tunai (BLT).
“Bantuan langsung tunai ini, diperuntukkan bagi para pekerja di sektor non-formal dan anggaran untuk memberikan diskon pajak hotel maupun restoran bagi pelaku usaha di sektor tersebut, agar dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat dan mencegah terjadinya PHK,” paparnya.
Pemerintah, imbuh dia, juga untuk tegas kepada perusahaan yang abai pada keselamatan dan kesejahteraan buruh selama masa darurat ini, seperti dengan meminta agar perusahaan mengurangi proses produksi guna meminimalisir risiko penularan penyakit, namun tetap menjamin hak-hak para pekerja/buruh.
“Intinya, Pemerintah harus membuat kebijakan yang menjamin buruh terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan ditengah masa wabah ini,” pungkasnya.
 ditengah melemahnya perekonomian akibat virus Corona.){kind=link}