PEMERINTAHAN

Gelar Rapat Terbatas, Ini Empat Instruksi Jokowi soal Mudik Lebaran 2020

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo terus mengamati laju arus mudik lebaran tahun 2020 ditengah pandemi virus Corona saat ini. Sejak adanya penetapan status darurat bencana di provinsi DKI Jakarta, banyak perantau yang sudah melakukan mudik ke kampung halaman.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menggelar rapat terbatas melalui video conference hari ini, Senin (30/3). Jokowi mengungkapkan, sebagian pekerja di sektor informal telah melakukan mudik ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Terkait hal ini, Kepala Negara ini mengeluarkan empat instruksi khusus larangan mudik lebaran 2020.

Pertama, Jokowi mengatakan pemerintah saat ini harus fokus mencegah meluasnya Covid-19 dengan cara mengurangi atau membatasi pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain.

Kedua, demi keselamatan bersama, Jokowi meminta jajarannya melakukan langkah-langkah yang lebih tegas mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah. Dimana, sebagian kepala daerah telah melakukan imbauan untuk karantina wilayah lokal.

“Saya melihat juga ada imbauan-imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik. Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi, tapi menurut saya juga imbauan-imbauan seperti ini juga belum cukup. Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini,” ujar Jokowi dalam video conference siang ini.

Ketiga, Jokowi mengakui arus mudik kali ini dipercepat bukan karena faktor budaya, akan tetapi karena terpaksa, yang ada di lapangan banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang.

“Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, dan ibadah di rumah,” terangnya.

Untuk itu, Presiden minta percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil betul-betul segera dilaksanakan di lapangan.

“Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” ujarnya.

Keempat, untuk warga yang sudah terlanjur mudik, Jokowi minta kepada para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota meningkatkan pengawasannya karena pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali.

“Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY, bahwa di provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat, baik di desa maupum di kelurahan bagi para pemudik. Ini juga saya kira inisiatif yang bagus,” imbuh mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Recent Posts

Politisi PDIP: DPR dan Pemerintah Tidak Boleh Anti-Kritik Pers

MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari menjadi momentum bagi…

1 jam yang lalu

Puncak HPN 2026 di Banten, Pemerintah Komitmen Perkuat Ekosistem Pers

MONITOR, Jakarta - Selamat Hari Pers Nasional 2026! Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026…

3 jam yang lalu

Percepat Pemulihan Sumbar, Kementerian UMKM Salurkan Bantuan Produksi

MONITOR, Sumatera Barat - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Klinik UMKM Minang…

4 jam yang lalu

Akademisi UIN Jakarta Raih Doktor di UI, Bedah Akuntabilitas BUMN Pasca Danantara

MONITOR, Depok - Akademisi dan peneliti hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fathudin…

4 jam yang lalu

Pemerintah Pastikan Harga Sapi Hidup Stabil, Pelaku Usaha: Kami Ikuti Aturan Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperketat pengawasan harga sapi hidup setelah adanya laporan di lapangan yang…

6 jam yang lalu

Cara IKM Go Global, Kemenperin Perkuat Perlindungan Kekayaan Intelektual

MONITOR, Jakarta - Di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif dan berbasis inovasi, pelindungan Kekayaan…

6 jam yang lalu