Wakil Ketua 1 Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana. [Foto: Boy Rivalino : MONITOR]
MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana memberlakukan lockdown dikarenakan terus meningkatnya pasien positif virus Corona atau Covid-19.
Hal tersebut diungkapkan Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Depok, Dadang Wihana dalam keterangan resminya yang diterima MONITOR, Minggu (29/3) sore WIB.
Dadang mengatakan langkah untuk lockdown akan dikordinasikan dengan pemerinta pusat. Sebab, menurut dia, opsi local lockdown akan dilakukan jika disetujui oleh pemerintah pusat.
“Kewenangan ada pada pemerintah pusat, kami buatkan kajiannya yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat sebagai wakil pemerintah pusat di Daerah,” kata Dadang.
Dadang menjelaskan, dengan melihat perkembangan penyebaran Covid-19 demikian masif di Kota Depok saat ini, sudah seharusnya dilaksanakan karantina wilayah di Jabodetabek.
“Kajian kami, Kota Depok seharusnya dikarantina,” ujarnya.
Lebih lanjut Dadang menyampaikan, sembari menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot Depok akan terus mengambil langkah preventif menangani virus Corona.
“Sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat, Kota Depok akan mengambil langkah kebijakan penguatan Kampung Siaga COVID-19 berbasis RW, dimana pengawasan akan diperketat pada tingkat komunitas,” ujarnya.
MONITOR, Jakarta — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengingatkan seluruh jajaran Kementerian…
MONITOR, Melawi - Satgas Karhutla TNI wilayah Melawi menggelar Sholat Istisqo sekaligus sosialisasi penanggulangan kebakaran…
MONITOR, Jakarta — Sebanyak 81.171 lowongan kerja masih aktif dan dapat dilamar melalui Karirhub Kementerian…
MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurahman mendorong pengusaha dan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyiapkan bantuan Rp80,215 miliar untuk pemulihan sarana dan prasarana pascabencana…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus memperkuat pengawasan dan pelindungan terhadap…