MONITOR, Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyatakan tak setuju bila Anies Baswedan mengeluarkan kebijakan lockdown dalam mengatasi wabah virus Corona di Jakarta. Sebab, kebijakan melakukan lockdown itu kewenangan pemerintah pusat.
“Indonesia tidak ada lockdown. Kewenangan lockdown ada di pemerintah pusat bos,”cetus Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.
Diakui Gembong, desakan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan lockdown di Ibu Kota sangat kencang sekali. Namun demikian, pemerintah pusat sudah tegas menyatakan kepala daerah tidak bisa memutuskan kebijakan lockdown. Kebijakan lockdown ada di tangan pemerintah pusat.
“Kan, Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo dengan tegas menyatakan kalau pemerintah tidak akan mengambil langkah lockdown dalam penanganan wabah virus Corona. Saya jadi aneh juga kenapa masih ada pihak-pihak yang menginginkan di Jakarta ini lockdown,”tanya Gembong.
Menurut Gembong, kebijakan yang dikeluarkan Anies saat ini dalam menangani penyebaran virus Corona sudah baik dan bagus. Tinggal perketat saja.
“Kebijakan Pemprov DKI saat ini, tinggal diperketat aja. Semua pihak disiplin menurut saya sudah bagus. Jadi gak perlu sampai ke lockdown lah,”pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, mengatakan, kalau kebijakan lockdown merupakan kebijakan solutif yang harus dilakukan oleh kepala daerah untuk menyelamatkan warganya dari penyebaran virus corona yang semakin meluas.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Solus populi suprema lex. Jadi Pak Anies harus berani mengeluarkan kebijakan lockdown Jakarta selama 14 hari saja. Kemudian siapkan formula penanganan warga yang terdampak lockdown,” ujar Mujiyono.
