Belajar dari Malaysia, Pengamat: Harusnya Para Pejabat Pangkas Gajinya Untuk Corona

Direktur IPR Ujang Komaruddin (dok: Hendrik Monitor)

MONITOR, Jakarta – Pengamat Politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menyayangkan sikap pemerintah yang justru mengutip sumbangan dari masyarakat terkait penanganan wabah Corona di Indonesia.

Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa pemerintah berencana membuka rekening khusus untuk menampung donasi dari pelaku usaha guna membantu penanganan virus corona atau Covid-19 di Indonesia. 

Yang nantinya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai gugus tugas yang akan mengelola rekening tersebut.

“Itu yang kita sayangkan, cara berpikir pemerintah terbalik. Seperti dunia sudah terbalik,” kata Ujang saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (29/3).

Seharusnya, sambung dia, bukan kemudian pemerintah menambah beban rakyat. 
Menurut dia, kenapa tidak kemudian para pejabat negeri ini, dari mulai Presiden, Menteri, anggota DPR hingga pejabat daerah menyisihkan pendapatannya atau gaji untuk mendukung pemenuhan anggaran penanganan wabah China tersebut.

Seperti diberitakan, Perdana Menteri (PM) Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin beserta seluruh menteri dan wakil menteri akan menyumbangkan dua bulan gaji mereka untuk penanganan wabah virus corona.

“Harusnya yang disuruh nyumbang itu bukan rakyat, yang hidupnya sedang susah dan panik. Yang harusnya menyumbang untuk mereka yang punya uang dan mereka yang punya jabatan,” ketusnya.

Padahal, imbuh dia, dalam kondisi darurat seperti ini rakyat tengah menunggu kinerja pemerintah pusat dengan sebaik-baiknya.

“Dan jangan sampai kinerja pemerintah pusat dalam menangani virus Corona justru kalah oleh pemerintah provinsi, kabupaten atau kota,” pungkasnya.