MONITOR, Jakarta – Pimpinan Badan kerjasama antar-parlemen (BKSAP), Putu Supadma Rudana, mengingatkan agar pemerintah bersikap tegas dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan kebijakan lockdown.
Kata dia, pandemi corona di Indonesia hari ke hari semakin mengganas, hingga hari ini sudah tercatat menyebar di 24 provinsi di Indonesia.
“Beberapa kali saya terus ingatkan pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam menghadapi virus corona ini. Tapi pemerintah tampaknya enggan melakukan itu, apakah tunggu sampai korbannya banyak baru melakukan lockdown?” kata Putu Supadma dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (26/3).
Tidak hanya itu, ia juga mendesak pemerintah untuk transparan dalam memberikan informasi maupun arahan kepada masyarakat, terlebih terkait dengan tes Corona secara masal.
“Saat ini sudah 24 provinsi di Indonesia yang terpapar, lambat sekali kerjanya pemerintah kita ini. Katanya obat dari tiongkok sudah datang? apakah sudah disebar ke seluruh Indonesia dan kapan jadwal rapid test dilakukan? pemerintah harus transparan kepada masyarakat,” tegas dia.
Anggota Komisi VI ini menilai, dari awal pemerintah Indonesia tidak siap dan cenderung menyepelekan virus corona ini. Ia khawatir jika pandemi ini tidak berakhir secepat mungkin, maka akan membuat ekonomi di Indonesia lumpuh total.
Terlihat dari banyaknya perusahaan yang mulai tutup seperti mall, kantor, cafe, bioskop dan lainnya. Dan yang paling terdampak tentu saja adalah sektor pariwisata, perhotelan, tekstil, hingga Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Saya mengapresiasi pemerintah yang akan memberikan BLT kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun apakah itu cukup? Saya rasa tidak. Pemerintah harusnya juga memberikan jaminan tidak adanya PHK dan sembako secara door to door kepada para buruh dan pekerja harian di masa-masa sulit seperti ini,” sebut politikus Demokrat itu.
“Belum lagi masyarakat kecil, seperti pedagang, ojek online, ojek pangkalan, supir angkot, supir busway, pekerja kasar (kuli) jangan sampai pemerintah abai dengan mereka, karena rakyat Indonesia merupakan tanggung jawab negara,” tambahnya.
Pria yang akrab disapa PSR ini pun berharap, Presiden Jokowi menunjukkan insting kepemimpinannya serta sense of crisisnya sebagai pemimpin bangsa dalam menghadapi masalah global dengan mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Presiden Jokowi harus mampu menjadi dirijen untuk mengorkestrasi segala resources yang ada, sehingga tidak terkesan hanya mengkoreksi bawahan tapi memberikan arahan konsep dan clear direction dengan membiarkan ketua gugus tugas dan juru bicara saja yang menyampaikan berbagai hal-hal penting kepada masyarakat,”ucapnya.
“Saya berharap, pak Jokowi jangan sembunyi dibelakang, tapi hadir didepan bersama para menteri dan ketua gugus tugas dan Jubir penanganan covid-19,” pungkas dia.
