MONITOR, Jakarta – Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta semua senator yang tengah berada di daerah pemilihan masing-masing untuk melakukan pemantauan penanganan virus Corona.
Hal itu terkait masih adanya keluhan di sejumlah daerah tentang kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis, untuk menjadi perhatian.
Pasalnya, sambung LaNyalla pemerintah pusat telah mendatangkan sejumlah alat kesehatan, termasuk APD bagi tenaga medis.
“Sehingga tahap selanjutnya adalah memastikan distribusi alat-alat tersebut sampai ke daerah dengan cepat dan tidak menimbulkan kekecewaan masyarakat di daerah,” kata LaNyalla dalam keterangan tertulisnya, di Surabaya, Selasa (24/3).
“Jangan sampai pemerintah pusat sudah bekerja, tetapi tidak sampai ke daerah karena hal-hal teknis atau kelambatan distribusi. Segera kita pantau dan kita laporkan ke pusat, kita bantu daerah semaksimal mungkin,” tambahnya.
Ditambahkan LaNyalla, ada dua isu utama yang harus menjadi perhatian senator di daerah, pertama soal isu kesehatan tadi, dan yang kedua isu jaring pengaman sosial.
Terkait dengan ketersediaan kebutuhan pokok yang terjangkau dari sisi harga dan terakses dari sisi keberadaan bahan-bahan tersebut. Karena, imbuh dia, dengan pelambatan ekonomi, dipastikan daya beli masyarakat akan menurun.
“Daerah harus memastikan masyarakat yang diminta untuk lebih banyak di rumah atau melakukan social distancing untuk dapat dengan mudah mengakses keberadaan bahan-bahan tersebut, terutama sembako,” paparnya.
“Daerah harus menyiapkan protokol operasi pasar dan gelar sembako di kawasan-kawasan yang dekat pemukiman,”ucap dia.
Dan supaya tidak mematikan pedagang pasar, kata LaNyalla, bahan-bahan sembako tersebut seharusnya diserap dari pasar oleh Pemda. Hanya dipindahkan lokasinya, didekatkan ke kawasan hunian dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dalam prosesnya.
Upaya lainnya, para senator diminta membantu menyosialisasikan beberapa paket kebijakan stimulus yang telah diputuskan pemerintah pusat ke masyarakat melalui media-media lokal di daerah.
Seperti yang terbaru kelonggaran angsuran kredit, penurunan pajak, dan lain-lain ke masyarakat di daerah.
“Dan kita pastikan Lembaga keuangan bank dan non-bank menaati dan menjalankan kebijakan tersebut. Bila tidak jalan, langsung laporkan ke OJK (otoritas jasa keuangan),” pungkasnya.
