Categories: HUMANIORA

Dukung Maklumat Kapolri Cegah Covid-19, Tokoh Muda Alkhairaat: Lockdown Diri Sendiri

MONITOR, Palu – Dalam upaya memutus penyebaran wabah Corona Virus Desease (Codid-19) Tokoh Muda Alkharaat Habib Sadig Alhabsye mengajak semua pihak mendukung perintah isi Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam penyebaran Covid -19.

Habib Sadig Alhabsye berharap masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah (Sulteng) mematuhi imbauan Pemerintah yaitu membatasi diri dari aktifitas sosial (Sosial Distancing). Langkah itu, menurutnya demi mempercepat penanganan pandemi virus corona yang kian mewabah ke sejumlah daerah di Indonesia.

Sadig menegaskan Surat Edaran Gubernur dan Maklumat Kapolri harus didukung semua pihak baik tokoh agama, akademisi maupun pihak lain agar ikut menjalankan dan mengosialisasikan.

“Maklumat Kapolri jika dipatuhi bisa mengantisipasi penyebaran virus di wilayah belum positif Corona seperti di Sulteng. Semoga bersama kita menjalani cobaan ini (Virus Corona), mari kita saling dukung mendukung, baik akademisi, ulama dan semua pihak agar mengsosialiaskan dan melaksanakan, Surat Edaran Gubernur dan Maklumat Kapolri,” kata Habib Sadig kepada MONITOR. Rabu (25/3/2020).

Dewan Penasehat LS-ADI itu juga mengatakan, wabah Covid-19 tidak hanya dilihat sebagai penyakit menular mematikan, tetapi virus dimaknai sebagai cobaan dan tantangan kepada seluruh umat muslim agar meningkatkan keimanan diri, ketaqwaan kepada Alllah SWT melebihi rasa takut terhadap virus itu sendiri.

Oleh karenanya, meskipun Sosial Distancing menjadi kebijakan Negara, tetapi Lockdown harus diimplementasikan setiap orang.

“Jadi ketika pemerintah mengatakan Sosial distancing sebenarnya pribadi kita masing-masing atau khususnya masyarakat menglockdown dirinya sendiri. Lock down yang dimaksud harus mengisolasi diri. Menahan diri dari Fitnah dan kemaksiatan yang bisa membawa kerusakan dalam kehidupan masyarakat,” tuturnya.

Habib Sadig menambahkan, ketika masyarakat patuhi berdiam diam diri di rumah, maka tanggungjawab Pemerintah adalah melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat lapisan bawah.

“Disaat Pemerintah mengkucurkan anggaran sangat besar untuk pemenuhan obat-obat dan peralatan Kesehatan, tetap harus ada kepedulian sosial dari para elite politik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berpartisipasi membantu ekonomi masyarakat,” terangnya.

“Gaji DPR, DPRD, DPD dan PNS perlu dipangkas untuk disumbangkan kepada masyarakat yang kesusahan memenuhi kebutuhan hidup,” pungkasnya.

Recent Posts

Pimpinan Majelis, Mahkamah dan Sejumlah Pengurus DPP-DPW Minta Mardiono Tak Maju Caketum PPP

MONITOR, Cirebon - Pimpinan Majelis, Mahkamah dan sejumlah organisatoris DPP hingga DPW Partai Persatuan Pembangunan…

2 jam yang lalu

Prabowo Reshuffle Kabinet Merah Putih, Lima Menteri Dicopot

MONITOR, Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini, Senin (8/9/2025). Sejumlah…

3 jam yang lalu

DPR Pertanyakan Syarat Etika dalam Seleksi Calon Hakim Agung MA

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mempertanyakan kurangnya persyaratan etika dalam proses…

5 jam yang lalu

KKP Buka Program MT CPNS dan Luncurkan Corpu untuk Transformasi Pembelajaran ASN

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka Program Management Trainee (MT) CPNS Formasi Tahun…

7 jam yang lalu

DPR Dorong Perhatian Khusus Pemerintah Kembangkan Ekonomi Madura

MONITOR, Jakarta - Kawasan Kepulauan Madura yang bergabung dengan pengelolaan provinsi Jawa Timur sampai saat…

9 jam yang lalu

Kemenperin Dorong IKM Pangan Penuhi Standar Keamanan Produksi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus mendorong sektor industri pangan, termasuk yang berskala industri kecil…

11 jam yang lalu