Categories: HUMANIORA

Dukung Maklumat Kapolri Cegah Covid-19, Tokoh Muda Alkhairaat: Lockdown Diri Sendiri

MONITOR, Palu – Dalam upaya memutus penyebaran wabah Corona Virus Desease (Codid-19) Tokoh Muda Alkharaat Habib Sadig Alhabsye mengajak semua pihak mendukung perintah isi Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam penyebaran Covid -19.

Habib Sadig Alhabsye berharap masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah (Sulteng) mematuhi imbauan Pemerintah yaitu membatasi diri dari aktifitas sosial (Sosial Distancing). Langkah itu, menurutnya demi mempercepat penanganan pandemi virus corona yang kian mewabah ke sejumlah daerah di Indonesia.

Sadig menegaskan Surat Edaran Gubernur dan Maklumat Kapolri harus didukung semua pihak baik tokoh agama, akademisi maupun pihak lain agar ikut menjalankan dan mengosialisasikan.

“Maklumat Kapolri jika dipatuhi bisa mengantisipasi penyebaran virus di wilayah belum positif Corona seperti di Sulteng. Semoga bersama kita menjalani cobaan ini (Virus Corona), mari kita saling dukung mendukung, baik akademisi, ulama dan semua pihak agar mengsosialiaskan dan melaksanakan, Surat Edaran Gubernur dan Maklumat Kapolri,” kata Habib Sadig kepada MONITOR. Rabu (25/3/2020).

Dewan Penasehat LS-ADI itu juga mengatakan, wabah Covid-19 tidak hanya dilihat sebagai penyakit menular mematikan, tetapi virus dimaknai sebagai cobaan dan tantangan kepada seluruh umat muslim agar meningkatkan keimanan diri, ketaqwaan kepada Alllah SWT melebihi rasa takut terhadap virus itu sendiri.

Oleh karenanya, meskipun Sosial Distancing menjadi kebijakan Negara, tetapi Lockdown harus diimplementasikan setiap orang.

“Jadi ketika pemerintah mengatakan Sosial distancing sebenarnya pribadi kita masing-masing atau khususnya masyarakat menglockdown dirinya sendiri. Lock down yang dimaksud harus mengisolasi diri. Menahan diri dari Fitnah dan kemaksiatan yang bisa membawa kerusakan dalam kehidupan masyarakat,” tuturnya.

Habib Sadig menambahkan, ketika masyarakat patuhi berdiam diam diri di rumah, maka tanggungjawab Pemerintah adalah melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat lapisan bawah.

“Disaat Pemerintah mengkucurkan anggaran sangat besar untuk pemenuhan obat-obat dan peralatan Kesehatan, tetap harus ada kepedulian sosial dari para elite politik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berpartisipasi membantu ekonomi masyarakat,” terangnya.

“Gaji DPR, DPRD, DPD dan PNS perlu dipangkas untuk disumbangkan kepada masyarakat yang kesusahan memenuhi kebutuhan hidup,” pungkasnya.

Recent Posts

Ajukan Anggaran Tambahan, Kemenag Pastikan Bayar Tunjangan Profesi Guru dan Dosen

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.872.189.200.000 untuk…

2 jam yang lalu

Tembus Aset Rp10 Triliun, DPR Puji Kinerja Positif Bank Banten

MONITOR, Jakarta - Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja positif Bank Banten yang menunjukkan tren…

4 jam yang lalu

Gandeng BPOM, Menag: Produk Farmasi Wajib Halal di 2026

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmen penuh Pemerintah Indonesia dalam melindungi konsumen…

5 jam yang lalu

Hadapi Curah Hujan Tinggi, Jasamarga Transjawa Tol Perkuat Inspeksi dan Pemeliharaan Jalan Tol Jakarta–Cikampek

MONITOR, Cikampek – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) terus memperkuat komitmennya dalam menjaga keselamatan dan…

7 jam yang lalu

Ribuan Buruh Demo di Jakarta, Pengendara Diimbau Hindari Jalur Ini

MONITOR, Jakarta - Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar demonstrasi pada…

7 jam yang lalu

Tinjau Diklat PPIH, Menhaj: Tidak Ada Kata Gagal dalam Haji 2026

MONITOR, Jakarta - Petugas haji merupakan ujung tombak utama dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji…

9 jam yang lalu