MONITOR, Palu – Dalam upaya memutus penyebaran wabah Corona Virus Desease (Codid-19) Tokoh Muda Alkharaat Habib Sadig Alhabsye mengajak semua pihak mendukung perintah isi Maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam penyebaran Covid -19.
Habib Sadig Alhabsye berharap masyarakat khususnya di Sulawesi Tengah (Sulteng) mematuhi imbauan Pemerintah yaitu membatasi diri dari aktifitas sosial (Sosial Distancing). Langkah itu, menurutnya demi mempercepat penanganan pandemi virus corona yang kian mewabah ke sejumlah daerah di Indonesia.
Sadig menegaskan Surat Edaran Gubernur dan Maklumat Kapolri harus didukung semua pihak baik tokoh agama, akademisi maupun pihak lain agar ikut menjalankan dan mengosialisasikan.
“Maklumat Kapolri jika dipatuhi bisa mengantisipasi penyebaran virus di wilayah belum positif Corona seperti di Sulteng. Semoga bersama kita menjalani cobaan ini (Virus Corona), mari kita saling dukung mendukung, baik akademisi, ulama dan semua pihak agar mengsosialiaskan dan melaksanakan, Surat Edaran Gubernur dan Maklumat Kapolri,” kata Habib Sadig kepada MONITOR. Rabu (25/3/2020).
Dewan Penasehat LS-ADI itu juga mengatakan, wabah Covid-19 tidak hanya dilihat sebagai penyakit menular mematikan, tetapi virus dimaknai sebagai cobaan dan tantangan kepada seluruh umat muslim agar meningkatkan keimanan diri, ketaqwaan kepada Alllah SWT melebihi rasa takut terhadap virus itu sendiri.
Oleh karenanya, meskipun Sosial Distancing menjadi kebijakan Negara, tetapi Lockdown harus diimplementasikan setiap orang.
“Jadi ketika pemerintah mengatakan Sosial distancing sebenarnya pribadi kita masing-masing atau khususnya masyarakat menglockdown dirinya sendiri. Lock down yang dimaksud harus mengisolasi diri. Menahan diri dari Fitnah dan kemaksiatan yang bisa membawa kerusakan dalam kehidupan masyarakat,” tuturnya.
Habib Sadig menambahkan, ketika masyarakat patuhi berdiam diam diri di rumah, maka tanggungjawab Pemerintah adalah melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat lapisan bawah.
“Disaat Pemerintah mengkucurkan anggaran sangat besar untuk pemenuhan obat-obat dan peralatan Kesehatan, tetap harus ada kepedulian sosial dari para elite politik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) berpartisipasi membantu ekonomi masyarakat,” terangnya.
“Gaji DPR, DPRD, DPD dan PNS perlu dipangkas untuk disumbangkan kepada masyarakat yang kesusahan memenuhi kebutuhan hidup,” pungkasnya.
