MONITOR, Jakarta – Rencana pelaksanaan Rapid Test khusus bagi anggota DPR beserta keluarga dan staf mereka menuai kritik dari banyak kalangan. Pasalnya, saat jumlah orang yang berstatus ODP dan PDP terus meningkat akibat wabah virus Corona.
Peneliti Senior Formappi Lucius Karus mengatakan, tes khusus anggota dewan yang bakal digelar pada Kamis dan Jumat pekan ini semestinya tidak dilakukan. Selain sifatnya tidak mendesak, ia menilai hal tersebut menunjukkan sikap egoisma kalangan DPR.
“Rapid test khusus terhadap anggota DPR ini memperlihatkan sikap egoisme DPR yang mengistimewakan diri mereka ditengah kebutuhan mendesak penanganan Covid-19, yang harusnya mendahulukan warga masyarakat yang berstatus ODP dan PDP,” ujar Lucius Karus dalam keterangannya, Selasa (24/3).
Ia mengatakan, apabila anggota DPR masih sehat-sehat saja, rasanya tidak urgen menyediakan fasilitas khusus bagi mereka untuk sekedar memuaskan rasa penasaran mereka saja.
Bahkan ia menilai, pemeriksaan menggunakan alat rapid test kepada anggota dan keluarga yang tak mempunyai gejala akan terlihat sebagai bentuk kesombongan DPR.
“Rapid Test khusus anggota DPR ini semakin tidak relevan karena hampir pasti proses pengetesan itu ditanggung oleh negara. Bertambah tidak relevan lagi karena bukan hanya anggota DPR yang menikmati fasilitas gratis itu tetapi anggota keluarga hingga staf-staf mereka. Ini kan namanya “aji mumpung” banget,” tegas dia mengkritik.
Lebih jauh, ia mengatakan test ini tak perlu dilanjutkan agar tak melukai batin rakyat. Lebih baik, kata dia, alat rapid test dan tenaga medis yang ada fokus untuk warga yang sudah bergejala terpapar virus corona.
“Jika ada satu dua anggota DPR yang mungkin bergejala, maka sebaiknya mengikuiti Protokol yang dibuat pemerintah, yakni dengan mendatangi Rumah Sakit rujukan atau menghubungi call center BNPB demi proses pelayanan yang adil dari negara,” terangnya.
