Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M Taufik (dok: Asep Saefuddin)
MONITOR, Jakarta – Masyarakat yang terpapar wabah virus Corona di Jakarta setiap hari terus meningkat. Melihat kondisi ini, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta M Taufik mendesak Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk segera mencairkan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
Selain itu, ia mendesak Anies agar mencoret anggaran program kegiatan yang dipandang tidak prioritas dialihkan untuk penanganan virus ini.
“Bila perlu anggaran yang sudah dialokasikan buat balapan Formula E dialihkan untuk penanganan wabah COVID 19 ini,” tegas M Taufik kepada wartawan, Senin (23/3).
Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini, kebijakan Anies untuk merumahkan semua pekerja selama wabah virus Corona masih terjadi, tak akan berjalan maksimal apabila tak disertai adanya tanggung jawab pemerintah untuk membiayai masyarakat yang memang mengandalkan kerja lapangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
“Pak Anies harus juga memikirkan nasib ekonomi warganya, Khususnya, untuk warga tidak mampu yang bisanya bekerja harian atau berpenghasilan tidak menentu,” terangnya.
Dengan APBD DKI yang cukup besar, dikatakan Taufik, persoalan untuk membantu masyarakat tidak mampu akibat kebijakan diam di rumah alias Work From Home (WFH) bisa diatasi.
“Caranya itu tadi, anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang tidak prioritas dicoret saja, dialihkan untuk persoalan virus Corona ini. Bila perlu angaran untuk Formula E dialihakan juga untuk persoalan ini,” tandasnya.
Disisi lain Taufik juga mengingatkan agar pemberian bantuan dari dana tersebut dilakukan secara benar, melalui pengawasan yang ketat. Tujuannya agar penyaluran dana tepat sasaran, kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Penyalurannya harus benar-benar diawasi dengan teliti, jangan sampai salah sasaran. Pemberian dana ini dapat terus dilakukan, hingga penyebaran virus corona sudah benar-benar dapat dikendalikan,” tukas Taufik.
Disebutkan Taufik, pandemi virus Corona atau COVID 19 merupakan masalah yang serius. Dengan jumlah korban yang terus bertambah, maka diperlukan langkah-langkah yang cepat dan tepat dalam penanganannya.
“Saya juga meminta kepada Mendagri agar mengeluarkan aturan penerimaan bantuan dari masyarakat maupun CSR kepada gugus tugas atau BPPD agar dapat langsung digunakan untuk memberian bantuan biaya hidup pada masyarakat yang terkena Corona,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta — Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak kepolisian segera menangkap dan memproses…
MONITOR, Makkah - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari…
MONITOR, Kediri – Forum bedah buku dalam rangka pelaksanaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar…
MONITOR, Depok – Anggota DPD RI, Jihan Fahira, mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mengawal kehidupan…
MONITOR, Mataram – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melakukan kunjungan kerja ke sentra…