BERITA

KPU Sebut Pilkada 2020 Berpotensi Ditunda, Ini Dasar Pertimbangannya

MONITOR, Jakarta – Ditengah maraknya wabah virus Corona di Tanah Air, penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 juga menjadi sorotan. Sejumlah kalangan mendesak agar gelaran Pilkada ditunda demi keselamatan bersama.

Menanggapi hal ini, Komisioner KPU RI Hasyim Asyari mengatakan ada sejumlah fakta yang bisa dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan penundaan Pilkada 2020. Pertama, fakta bahwa kasus Corona semakin hari jumlahnya meningkat.

“Meningkatnya penyebaran corona virus disease (Covid-19) di Indonesia,” ujar Hasyim Asyari, dalam keterangannya, Sabtu (21/3).

Kedua, ia menekankan WHO sebagai organisasi kesehatan dunia telah resmi menyatakan dampak Covid-19 dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan yang meresahkan dunia.

Selain itu, Hasyim juga menyoroti Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut penyebaran Covid-19 di Indonesia sebagai bencana nasional (non-alam).

“Mempertimbangkan potensi penyebaran Covid-19 dapat mengenai semua orang, setiap waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan, sehingga potensial menjadi gangguan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” terangnya.

Ia menjelaskan, Pilkada dilaksanakan dengan tahapan/kegiatan yang melibatkan banyak orang, mulai dari penyerahan dokumen dukungan bapaslon perseorangan, verifikasi administrasi dan faktual dukungan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi suara.

Recent Posts

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

5 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

5 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

13 jam yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

20 jam yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

21 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri bekali Anggota DPRD dan DPC PDIP Paradigma Ekonomi Biru Atasi Krisis Pembangunan

MONITOR, Makassar – Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17 ribu pulau,…

22 jam yang lalu