Politikus PKS Ingatkan Pemerintah Merealisasikan Terget Penerimaan Pajak 2020

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati minta pemerintah untuk merealisasikan target penerimaan pajak tahun anggaran 2020. 

Hal itu dikatakan dia, lantaran kondisi kekurangan dalam penerimaan pajak (shotfall) pada tahun 2019 cukup besar, atau jauh dari target.

“Saya minta pemerintah merealisasikan penerimaan pajak 2020,” kata Anis dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3).

Ia menyayangkan besarnya shortfall pajak pada akhir 2019 yang mencapai Rp245,5 triliun. Jumlah itu, sambung dia, sama dengan realisasi penerimaan pajak hanya tumbuh 1,4 persen dibandingkan periode yang sama 2018.

Bahkan, kata dia, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di tahun lalu merilis penerimaan pajak hingga 31 Desember 2019 hanya mampu terkumpul Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4 persen dari target di APBN 2019 Rp 1.577,6 triliun. 

“Ini menunjukkan, pemerintahan dibawah pimpinan Presiden Jokowi belum mampu mendongkrak penerimaan pajak sebagaimana janji ketika tax amnesty digulirkan beberapa tahun lalu,” papar politikus PKS itu.

Masih disampaikan dia, lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak Indonesia setiap tahun hanya 5,73 persen. Itu sangat jauh apabila dibandingkan pertumbuhan pada 2005-2009 yang mencapai 17,56 persen per tahun.

Terkait target penerimaan pajak 2020 Rp1.865 triliun, Anis menilai bahwa pemerintahan Jokowi belum cukup serius mendorong penerimaan perpajakan nasional. Target berdasarkan hasil pembahasan APBN 2020 hanya tumbuh 4,55 persen bila dibandingkan target APBN 2019.

Anis menegaskan, pemerintah tidak bisa selalu menyalahkan situasi global sebagai penyebab rendahkan penerimaan pajak. Sebab, imbuhnya banyak sumber pajak yang dapat diakses pemerintah selain pajak Migas dan non Migas yang disebutkan menteri keuangan dapat tumbuh positif.

“Pemerintah harus mengejar pajak lain diluar PPh seperti pajak untuk pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai,” pungkasnya.