MONITOR, Jakarta – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam mengurangi pelayanan transportasi massal untuk mengatasi penyebaran virus corona dinilai memicu masalah baru. Dimana sejak pagi ini, para penumpang TransJakarta terlihat antre bahkan sampai mengular hingga ke luar halte.
Hal itu tak luput dari pantauan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi. Pras mengimbau, agar Anies hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tak menimbulkan masalah baru.
“Melihat penumpang Transjakarta yang antre bahkan sampai mengekor panjang ke luar halte ini kan menimbulkan masalah baru. Harus ada petugas yang mengatur di lapangan agar antrian panjang ini bisa diatasi,” ujar Pras di Jakarta, Senin (16/3).
Menurut Pras, dalam situasi merebaknya wabah COVID 19 pemerintah daerah memang wajib memberikan perlindungan kepada warganya. Namun, dalam memberikan perlindungan tersebut harus tepat dan tidak menimbulkan masalah baru.
“Betul bahwa masyarakat tidak perlu panik. Oleh karena itu tugasnya pemerintah bekerja, untuk memastikan tidak adanya kepanikan,” kata Pras.
Baginya, perlu ada koordinasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat. Penanganan Corona, menurut Pras, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri.
“Kita pahami sekarang ini kejadian luar biasa. Penyebaran begitu cepat. Sejauh ini Pemerintah Pusat telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 yang dipimpin langsung BPNPB. Saatnya, semua bersatu padu menghadapi situasi ini termasuk Gubernur Anies Baswedan,”pungkasnya.
