PEMERINTAHAN

Pemerintah Harus Jamin Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan Semua Pasien Corona

MONITOR, Jakarta – Indonesia sudah menjadi salah satu negara terkena kasus Virus Corona. Jumlah korban terus meningkat, hingga Minggu (15/3/2020) tercatat 117 orang dinyatakan positif terjangkit corona covid 19.

Selain masyarakat umum, salah satu menteri Kabinet Indonesia Maju yakni menteri perhubungan Budi Karya Sumadi juga terjangkit virus ini.

Terkait dengan hal tersebut, direktur eksekutif EmrusCorner Emrus Sihombing mengatakan penanganan virus corona harus dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis termasuk didalamnya pelayanan kesehatan dan pembiayaan pegobatan pasien.

“Jangan sampai terjadi, pasien yang dari pejabat atau dari orang “berada” dapat tertangani dengan sangat baik, sementara pasien dari kalangan ekonomi lemah tidak mendapat pelayanan kesehatan seperti saudara-saudarinya yang punya jabatan publik dan atau materi,” kata Emrus melalui keterangan tertulisnya, Senin (16/3/2020).

“Karena itu, saya menyarankan kepada pemerintah agar semua pasien terkena Virus Corona mendapat pelayanan kesehatan sama dengan yang dilakukan kepada Menteri Perhubungan. Disinilah kita tunjukkan rasa kebersamaan, gotong royong dan perwujudan dari nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tegas Emrus.

Menurut Pakar Komunikasi Politik itu dari aspek pelayanan, pemerintah harus memastikan ketersediaan sarana dan prasarana berapapun jumlah pasien, yang boleh jadi akan bertambah.

“Ketersediaan ruang perawatan, peralatan dan obat yang dibutuhkan serta tenaga medis yang sangat memadai harus dipastikan. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah harus malakukan langkah antisipatif dan koordinatif agar jangan sampai ada pasien yang tidak tertangani minimal sesuai dengan standar WHO,” terangnya.

Langkah antisipatif dari aspek tenaga medis, misalnya lanjut Emrus pemerintah dapat merekrut tenaga medis yang baru dan mengkaryakan kembali tenaga medis yang sudah pensiun tetapi masih kompeten di bidangnya hingga dampak Virus Corona berakhir.

“Sebab, penyakit ini bukan bawaan keturunan, dan bukan pula sebagai perilaku disengaja tetapi karena penyebaran virus mewabah secara cepat dan mendunia serta tidak dapat dilihat dengan kasat mata sehingga sulit dihindari secara langsung oleh setiap individu,” ungkapnya.

Lalu, bagaimana skema pembiayaan pengobatannya? Emrus mengatakan Pemerintah dapat menggunakan semua dana darurat yang tersedia baik di pusat mapun daerah. Manakala dana darurat tidak mencukupi karena peningkatan jumlah pasien yang tidak terduga, Emrus menyarankan sebaiknya pemerintah saat ini menunda semua proyek-proyek fisik, agar biaya tersebut dipersiapkan sebagai dana cadangan.

“Sebab menurut hemat saya, penanganan Virus Corona sudah menjadi prioritas utama dan sangat urgent. Saya menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah agar semua skema pembiayaan ini menjadi tanggungan pemerintah,” tandas Emrus.

Recent Posts

Prof. Ahmad Tholabi Kharlie: Amandemen Konstitusi Harus Menjadi Langkah Terakhir dalam Menata Desentralisasi

MONITOR, Tangsel - Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H.,…

32 menit yang lalu

Kemenhaj Buka Opsi Maskapai Alternatif untuk Tekan BPIH 2027

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI membuka opsi penggunaan maskapai alternatif dalam…

3 jam yang lalu

Rekor Pendaftar Terbanyak: 3.420 Abstrak Bersaing Ketat di AICIS+ 2026, 384 Naskah Lolos Seleksi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), Direktorat…

7 jam yang lalu

Kemnaker Minta Peserta MagangHub Batch 2 Tertib Administrasi

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta peserta MagangHub Batch 2 Angkatan II tertib memenuhi…

8 jam yang lalu

Menteri UMKM Ajak Mahasiswa Jadi Pencipta Solusi melalui Kewirausahaan

MONITOR, Bandung - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengajak mahasiswa mengembangkan…

8 jam yang lalu

Panen Demplot ExtraGen di Malang Tembus 12,5 Ton per Hektare, Pemkab Siapkan Pengembangan Lebih Luas

MONITOR, Malang - Pemerintah Daerah Kabupaten Malang bersama PT Indoraya Mitra Persada 168 (IMP 168)…

23 jam yang lalu