Wamendes PDTT: Dana Desa Tulang Punggung Kemajuan Indonesia

MONITOR, Manado – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi mengatakan, dana desa menjadi tulang punggung bagi kemajuan Indonesia. Menurutnya, Indonesia tidak akan disebut sebagai negara maju jika masih memiliki banyak desa tertinggal.

“Nggak mungkin Indonesia maju tanpa desa maju. Desa maju, Indonesia maju. Kemajuan Desa adalah penanda kemajuan Indonesia,” ujarnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Provinsi Sulawesi Utara di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (12/3).

Dalam lima tahun terakhir, yakni sejak tahun 2015-2019 pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp257 Triliun, ditambah tahun 2020 sebesar Rp72 Triliun. Hingga tahun 2024, direncanakan total dana desa yang akan disalurkan sebesar Rp400 Triliun.

“Untuk di Sulawesi Utara, total dana desa dari tahun 2015-2019 sebesar Rp4,75 Triliun. Jadi apa? jadi jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), tambatan perahu, embung, dan sebagainya,” ungkapnya.

Di Sulawesi Utara sendiri, menurut Budi Arie, pada tahun 2019 masih memiliki sebanyak 12 desa dengan status sangat tertinggal dan 321 desa tertinggal. Selebihnya, terdapat 976 desa dengan kategori berkembang dan sebanyak 197 desa maju.

“Belum ada contoh desa mandiri di Sulawesi utara. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kita bisa tingkatkan status semua desa di Sulawesi Utara,” ujarnya.

” Masa depan bangsa Indonesia itu di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Itu absolute competitive advantage kita sebagai bangsa. Semua itu ada di Sulawesi Utara. Jadi masyarakat Sulut harus bisa menjadi salah satu yg terdepan mewujudkan Indonesia maju, ” ujar Budi

Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O E Kandouw mengatakan, sebanyak 70 persen masyarakat Sulawesi Utara tinggal di desa. Meski demikian, jumlah pengangguran terbesar justru berada di kota.

Menurutnya, dana desa memiliki sumbangsih besar terhadap pengurangan jumlah pengangguran di desa.

“Setelah dievaluasi setelah adanya dana desa pengangguran di desa berkurang. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meminta dengan hormat agar dana desa tahun depan kalau bisa lebih besar dari tahun ini,” ujarnya.

Menurutnya, dana desa ke depan tidak hanya akan menjadi ujung tombak pemerintahan desa, namun juga akan menjadi ujung tombak pemerintahan pusat dan daerah. Ia mengakui, bahwa dana desa sangat membantu pembangunan daerah, karena fiskal di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara masih tergolong rendah.

“Kalau tidak ada dana desa mau jadi apa. Kita bersyukur dengan adanya dana desa. Tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan,” ujarnya.