MONITOR, Jakarta – Pengamat BPJS Kesehatan Hery Susanto menilai bahwa defisit keuangan BPJS Kesehatan akan tetap dialami, bila sistem pengelolaannya tidak diubah.
“Naik 100 persen iurannya tidak akan hilang, karena penyebabnya menurut saya bukan dipremi tetapi kepada sistem,” kata Hery, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/3).
“Grand desain BPJS itu sudah salah urus dan salah sistem,” tambahnya.
Tidak hanya itu, ia menjelaskan, rumah sakit yang bekerjasama saat ini belum ihklas dengan inasibijis atau aplikasi yang digunakan dalam mengajukan klaim pada pemerintah, terlalu murah.
“Karena terlalu murah, menyebabkan banyak permainan di lapangan atau klaim fiktif dan sampai sekarang belum bisa dihentikan karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas, masih sifatnya administrasi,” papar dia.
“Jadi berapapun preminya, pasti akan ada dana yang menguat dan akan banyak klaim fiktif yang terjadi. Sehingga tidak ada manfaatnya dinaikkan ngga premi,” sebutnya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk menindak tegas oknum klaim fiktif dan mengubah pola pembayaran sesuai kondisi saat ini, serta kehadiran negara dapat memperbaiki BPJS Kesehatan.
“Solusinya negara harus menyelesainya problem ini dengan tanggungan negara, biarkan negara susah daripada rakyat yang susah,”pungkas Hery.
