Selain Covid-19, Politikus PDIP Ingatkan Wabah DBD jadi Persoalan Serius

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), M. Nabil Haroen (dok: net)

MONITOR, Jakarta – Ditengah maraknya penyebaran wabah virus Corona, pemerintah juga diminta untuk terus waspada terhadap penyebaran wabah lainnya yakni Demam Berdarah Dangue (DBD). Pasalnya, hingga Maret 2020 ini, virus ini telah menelan sebanyak 100 orang korban jiwa.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP), M. Nabil Haroen, mengatakan DBD juga menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah.

“Jangan sampai sibuk mengurus COVID-19, tapi melupakan bahaya nyata tren meningkatnya kasus DBD, dimana data terakhir lebih 16 ribu kasus dari Januari hingga Maret 2020 ini, dengan jumlah korban meninggal sekitar 100 pasien,” ujar Nabil Haroen melalui keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Rabu (11/3).

Kasus serangan DBD tertinggi, sambung Nabil, terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timut (NTT), dengan jumlah kasus 1.195 (per 10 Maret 2020), dengan korban meninggal 14 orang. Di antara penyebabnya itu, selain kurangnya program berkelanjutan, juga minimnya prasarana obat-obatan untuk pasien.

“Tetapi saya mengimbau warga Indonesia jangan panik, namun harus bersiap. Persiapan yang baik adalah mengurangi aktifitas pertemuan fisik dengan banyak orang, serta meningkatkan ketahanan fisik agar tidak mudah terjangkit penyakit dan virus,” papar politikus PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan itu, Nabil mengajak masyarakat untuk belajar dari kasus-kasus yang terjadi di Italia, salah satunya adalah jangan pernah meremehkan corona virus (Covid-19) sebagai flu biasa, dan tentunya juga harus waspada dengan persebaran DBD.

Yang juga tidak kalah penting, menurut Ketua Umum Pagar Nusa ini adalah upaya partisipasi masyarakat dalam deteksi mandiri COVID-19. Terlebih jika merasa ada gejala batuk-pilek yang tidak biasa, apalagi ada kontak dengan pasien yang sudah terinfeksi atau suspect COVID-19, segera laporkan ke petugas medis.

“Masyarakat tidak perlu khawatir akan stigma atau perlakuan berbeda, karena ini adalah bagian dari ikhtiar terhadap ketahanan masyarakat banyak,” pungkasnya.