Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief (net)
MONITOR, Jakarta – Politikus Demokrat Andi Arief meminta penjelaskan kepada pemerintah dibalik gagasan RUU Omnibus Law. Dalam cuitnnya di Twitter, ia mempertanyakan apakah keberadaan RUU tersebut adalah syarat pemberian utang dari IMF kepada pemerintah Indonesia.
“Presiden Jokowi dan para menteri harus menjelaskan apakah omnibus law yang dipaksakan saat ini merupakan syarat pemberian hutang dari IMF dan sekutu-sekutunya?” tanya Andi Arief, Rabu (11/3).
Ia juga meminta dilakukan kajian kembali terhadap persoalan investasi asing dan lokal di Indonesia yang terbilang minim. Sebab, hal itu akan terus dianggap sebagai faktor penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus uji dan kaji, sebetulnya minimnya investasi asing dan lokal yang dianggap biang keladi pertunbuhan ekonomi saat ini disebabkan karena kekhawatiran terhadap birokrasi dan rakyat ataukah ketidakpercayaan pada pemerintah yang berkuasa,” terang Andi Arief.
“Jangan salah diagnosa,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…
MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…
MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama pemerintah daerah memperkuat pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku…
NONITOR, Aceh – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperluas akses pasar bagi usaha…
MONITOR, Banyuwangi — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya kompetensi dan kemampuan bahasa…