Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief (net)
MONITOR, Jakarta – Politikus Demokrat Andi Arief meminta penjelaskan kepada pemerintah dibalik gagasan RUU Omnibus Law. Dalam cuitnnya di Twitter, ia mempertanyakan apakah keberadaan RUU tersebut adalah syarat pemberian utang dari IMF kepada pemerintah Indonesia.
“Presiden Jokowi dan para menteri harus menjelaskan apakah omnibus law yang dipaksakan saat ini merupakan syarat pemberian hutang dari IMF dan sekutu-sekutunya?” tanya Andi Arief, Rabu (11/3).
Ia juga meminta dilakukan kajian kembali terhadap persoalan investasi asing dan lokal di Indonesia yang terbilang minim. Sebab, hal itu akan terus dianggap sebagai faktor penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi.
“Kita harus uji dan kaji, sebetulnya minimnya investasi asing dan lokal yang dianggap biang keladi pertunbuhan ekonomi saat ini disebabkan karena kekhawatiran terhadap birokrasi dan rakyat ataukah ketidakpercayaan pada pemerintah yang berkuasa,” terang Andi Arief.
“Jangan salah diagnosa,” tandasnya.
MONITOR, Bogor - Indonesia dinilai memiliki peluang besar menjadi kekuatan utama ekonomi biru dunia melalui…
MONITOR, Jeddah - Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf memimpin kedatangan rombongan Amirulhaj gelombang…
MONITOR, Sragen — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman, mengapresiasi langkah Pemerintah…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) resmi membuka pendaftaran…
MONITOR, Makkah — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut pengelolaan pembayaran dam…
MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa semangat…