MONITOR, Balikpapan – Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Aspeksindo dan Deklarasi Asosiasi DPRD Kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia sekaligus Workshop Nasional yang akan membahas tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan di Hotel Platinum Balikpapan, Selasa (10/3/2020).
Dewan Pakar Aspeksindo Prof Rokhmin Dahuri yang memaparkan materi mengenai “Strategi Pemerintah Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Penguatan Daya Saing Daerah dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup/Pembangunan Ekologi” mengatakan bahwa untuk memperkuat daya saing daerah kepulauan maka hal yang perlu diperhatikan adalah penyiapan dan penyediaan SDM unggul melalui peningkatan program pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
“Yang tidak kalah penting adalah penciptaan iklim investasi dan ease of doing business seperti perizinan, perpajakan, ketenagakerjaan, keamanan berusaha, konsistensi kebijakan, kepastian dan keadilan hukum, yang lebih kondusif dan atraktif,” ujar Guru Besar IPB tersebut.
Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga menyoroti soal pentingnya penyediaan modal investasi dan modal kerja melalui pinjaman atau kredit perbankan dan lembaga non-bank, dengan suku bunga dan persyaratan pinjam yang lebih kompetitif atau minimal sama dengan negara-negara emerging economies lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Turki, dan Chile.
“Hal tersebut untuk merangsang pertumbuhan daerah kepulauan. Pasalnya, Sebagian besar (50%) penduduk di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PPK), terutama nelayan, masih miskin, karena usaha ekonominya tradisional,” ungkapnya.
Akibat tidak tersedianya modal dan investasi serta bunga bank yang tidak kompetitif tersebut mengakibatkan selama ini sektor kelautan dan perikanan tidak memenuhi skala ekonomi (economy of scale), tidak menerapkan sistem manajemen rantai pasok terpadu (integrated supply chain management system), belum menggunakan teknologi mutakhir (inovasi) pada setiap mata rantai pasok, dan tidak menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
“Di sisi lain, kondisi infrastruktur (seperti pelabuhan, jaringan jalan, listrik, gas, telkom, internet – digital, air bersih, dan bandara) yang berkualitas masih belum memadai. Pun dengan konektivitas dan aksesibilitas yang masih rendah. Sehingga, biaya hidup dan pembangunan lebih mahal,” terangnya.
