Penyebaran Virus Corona, MPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Gangguan Perekonomian

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengatakan bahwa peristiwa penyebaran virus Corona atau Covid 19 yang lebih dikhawatirkan berdampak pada ketahanan ekonomi.

Hal itu, sambung dia, bisa dilihat dari indikasi nilai dolar hingga indeks saham gabungan saat ini.

“Yang saya takutkan adalah menyentuh pada krisis ekonomi. Ini bisa dilihat dari nilai dolar dan indikasi indeks saham gabungan,” kata Jazilul dalam diskusi Empat Pilar bertajuk ‘Penerapan Pilar Kebangsaan dalam Situasi Krisis’, di Komplek Parlemen, Senayan, Jumat (6/3).

“Pemerintah siap nggak mengantisipasi perlambatan ekonomi, penurunan ekonomi akibat virus corona. Jangan sampai virus corona ini dijadikan kambing hitam jika terjadi pelambatan ekonomi, target pertumbuhan ekonomi tidak,” ujar dia.

Sejak mewabahkan virus corona di Kota Wuhan China itu dan telah menyebar di 80 negara itu, kata Jazilul mengatakan banyak hubungan dagang yang terganggu dan bahkan juga mengganggu hubungan diplomatik antara negara. 

Politikus PKB ini pun mencontohkan diplomasi dengan Arab Saudi agar warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan ibadah umrah bisa dibuka.

Ditutupnya sementara untuk ibadah umrah bagi umat Islam Indonesia itu merupakan bentuk krisis buat umat Islam. Mereka sudah menabung bertahun-tahun, sudah sampai bandara nggak jadi, dan belum tentu dia kapan berangkatnya,” papar dia.

Akibatnya, imbuh dia, sekarang ada puluhan ribu orang yang tidak bisa beribadah umrah. Menurut dia, kalau dibiarkan berlama-lama masyarakat juga akan mengalami ketidakpercayaan kepada negara, lantaran ketidakmampuan untuk berdiplomasi dengan Arab Saudi untuk membuka umrah ini.

“Kalau Indonesia bebas dari virus corona, mestinya bisa. Kenapa kalau pejabat Indonesia menyatakan Indonesia bebas itu tidak dipercaya dan harus presiden yang umumkan?’ tambahnya.

Padahal, ujar Jazilul, tidak harus presiden mengumumkan, baru dua orang. Itu menteri kesehatan di bully banyak orang dan akhirnya membuat juru bicara.

“Saya lihat, ada krisis di situ. Justru masalahnya itu ketidak percayaan kepada aparat pemerintah, khususnya jajaran Kementerian Kesehatan terhadap statement yang disampaikan. Ini jadi krisis karena tidak dipercaya,”pungkasnya.