Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Harus Dimulai dari Peningkatan Kapasitas Nelayan

Guru Besar IPB, Prof Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber kuliah umum "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" yang dilaksanakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (5/3/2020).

MONITOR, Bandung – Pakar Kemaritiman yang juga guru besar IPB, Rokhmin Dahuri mengatakan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam rangka pemberdayaan masyarakat membutuhkan berbagai strategi diantaranya pengembangan sektor perikanan, sektor pariwisata bahari serta konsep pengembangan daerah tepian.

Hal tersebut disampaikan Rokhmin yang saat ini menjabat sebagai ketua penasehat menteri kelautan dan perikanan itu saat menjadi narasumber kuliah umum “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang dilaksanakan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (5/3/2020).

“Penguatan dan pengembangan teknologi penanganan (handling) dan transportasi hasil perikanan, peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan tradisional dan peningkatan kualitas dan daya saing industri pengolahan hasil perikanan modern, merupakan tiga poin penting untuk pengembangan sektor perikanan,” ujarnya.

Sementara terkait pengembangan pariwisata bahari, Duta Besar Kehormatan Jeju Island Korea Selatan itu menjabarkan lima langkah penting yakni Revitalisasi, Pengembangan produk, pembangunan baru infrastruktur, promosi dan kapasitas kerja pemerintah daerah beserta ASN.

“Revitalisasi semua objek dan destinasi wisata yang ada untuk menciptakan daya tarik, daya saing, dan sustainabilitynya meningkat. Kembangkan produk, obyek, dan destinasi wisata baru (product development) yang lebih menarik, berdaya saing, efisien, dan sustainable,” paparnya.

Hal lain yang tidak kalah penting untuk mendorong pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau menurut mantan menteri kelautan dan perikanan itu adalah pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan amenitas pariwisata, promosi dan pemasaran serta Capacity building ASN dan masyarakat untuk lebih ramah terhadap wisatawan, pengunjung, dan tamu.

Diantara berbagai strategi tersebut, kunci pemberdayaan masyarakat pesisir menurut Rokhmin harus dimulai dari peningkatan kapasitas dan kesejahteraan nelayan. Pasalnya, pembangunan sektor kelautan dan perikanan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi baik skala lokal maupun regional masih belum optimal, salah satunya karena pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir masih sering diabaikan.

“Setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang masih menjadi problem nelayan di Indonesia dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Yaitu minimnya penyuluhan dan pendidikan, tidak ada jaminan harga jual hasil nelayan, sulitnya akses modal perbankan, dan kebijakan pemerintah yang justru mempersulit usaha perikanan,” terangnya.

“Nelayan tidak mempunyai jaminan harga dalam menjual hasil tangkapnya ke pengepul, padahal harganya tinggi ditingkat pengecer. Jalur distribusinya panjang. Mereka juga sulit keluar dari kondisi ini karena dihadapkan pada persoalan hutang bekal selama melaut dan hasil tangkapan yang harus segera dijual jika tidak ingin harganya makin jatuh. kita masih sulit lepas dari tengkulak dan hutang. Dalam satu tahun paling efektif melaut hanya 6 bulan, disini harusnya pemerintah hadir misalkan dengan serius mewujudkan koperasi,” tandasnya.

Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dengan memberikan pendidikan dan penyuluhan bagi nelayan khususnya dalam menggunakan dan memanfaatkan alat dan teknologi perikanan terkini mutlak dilakukan.

Sementara untuk pengembangan sektor perikanan budidaya termasuk industri kelautan lainnya seperti rumput laut harus didukung secara kongkret salah satunya dengan akses kredit dan bunga bank harus terjangkau.

“Bunga kredit kita untuk sektor perikanan masih sangat tinggi. Bahkan paling tinggi diantara negara-negara ASEAN. Jika persoalannya bank mempertimbangkan resiko, harusnya pemerintah hadir disitu sebagai penjamin seperti melalui badan usaha milik pemerintah,” tandasnya.