PEMERINTAHAN

Konsep Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi di IKN ditargetkan Rampung Mei 2020

MONITOR, Jakarta – Setelah mendapatkan hasil karya tiga besar Sayembara Gagasan Desain Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) tingkat nasional, Pemerintah terus mematangkan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan IKN di Provinsi Kalimantan Timur dengan menyusun rencana induk (master plan) yang terintegrasi yang mencakup infrastruktur jalan, sumber daya air, transportasi, energi listrik, dan jaringan komunikasi.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga mengatakan, penyusunan rencana induk tersebut melibatkan sejumlah Kementerian terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari hasil sayembara IKN. Harus ada konsep yang menyeluruh dan terintegrasi antara infrastruktur Sumber Daya Air dan jalan dengan pembangunan kereta api dan bandara, serta pembangunan energi listrik dan jaringan komunikasi. Targetnya akan selesai dan dipresentasikan di hadapan Presiden pada bulan Mei 2020,” kata Danis dalam Rapat Awal Penyusunan Konsep Rencana Induk Pembangunan IKN di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Menurut Danis, hasil konsep rencana induk tersebut akan menjadi salah satu dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN dan menjadi laporan kepada Badan Otorita yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

“Direncanakan dalam waktu dua minggu ke depan akan diadakan pertemuan kembali untuk presentasi progres konsep masterplan masing-masing bidang,” ujarnya.

Diungkapkan Danis, konsep rencana induk tersebut akan dimulai dari titik pusat Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)-IKN dengan luasan 5.000 hektare (ha). Untuk pembangunan infrastruktur di bidang SDA dan jalan, menurutnya akan dimulai pada Semester II Tahun 2020.

“Saat ini Bendungan Sepaku Semoi sedang dalam proses lelang dan ground breaking untuk konektivitas akan diutamakan pada akses jalan utama menuju kawasan inti. Pembangunannya harus ramah lingkungan,” tuturnya.

Saat ini dikatakan Danis, Kementerian PUPR sedang menyiapkan pengambilan sampling tanah di beberapa titik untuk keperluan pembangunan jalan, dimana jalan provinsi menuju kawasan inti IKN akan diperbaiki seluruhnya. “Sementara itu Ditjen Bina Konstruksi juga bekerja untuk memastikan rantai pasok untuk bahan baku konstruksi tersedia mencukupi,” katanya.

Sementara itu ditambahkan Danis, Kemenhub tengah menyusun rencana pembangunan Bandara dan Pelabuhan sebagai dukungan transportasi udara dan laut. “Diharapkan konsep masterplan pelabuhan dan bandara dapat disampaikan pada pekan depan. Hal ini penting untuk menentukan dukungan jalan dan jaringan Kereta menuju pelabuhan dan Bandara,” ucapnya.

Selanjutnya untuk kebutuhan energi, menurut Danis diperkirakan kebutuhan listrik untuk tahap awal IKN mencapai 1,5 giga watt. “Kementerian ESDM akan membuat usulan PLTS dan mikrohidro (master plan) untuk memenuhi kebutuhan 1,5 Giga watt. Termasuk usulan institusi yang bertanggung jawab untuk kelistrikan di IKN, perlu arahan titik-titik pemasangan solar cel atau mikrohidro.

Danis menyatakan, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi listrik, Kementerian PUPR telah mengembangkan sistem rangka atap untuk pemanfaatan energi solar cell yang diterapkan pada gedung parkir motor di kampus PUPR Jakarta. “Namun diperlukan desain kriteria bangunan untuk penggunakan rangka atap tersebut di IKN nanti,”tuturnya.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

7 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

8 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

10 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

10 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

11 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

11 jam yang lalu