Wamendes Jajaki Kerjasama dengan BRI untuk Bangun Desa

MONITOR, Jakarta – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi jajaki kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk percepat pembangunan desa di seluruh Indonesia.

Wamen Budi Arie mengatakan, BRI merupakan satu-satunya bank milik negara yang sudah menjamur hingga ke pelosok desa, dan teknologinya tergolong canggih hingga sangat mungkin untuk digandeng membangun desa secara bersama-sama.

“Persoalan kerja sama antara BRI dan Kemendes tidak usah basa-basi, lanjutkan terus,” ungkap Wamen Budi Arie di kantor pusat BRI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (2/3).

Salah satu yang memerlukan sentuhan BRI adalah BUMDes dan BUMDesma, salah satu program Kemendes PDTT untuk mengentaskan desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang, maju dan seterusnya.

BUMDes dan BUMDesma, harus mampu menguasai ekonomi negara khususnya di tingkat desa atau setidaknya jadi distributor perusahaan-perusahaan pelat merah yang menguasai lebih 50 persen perekonomian negara Indonesia.

“Listrik dikuasai PLN, BBM dikuasai Pertamina, beras dikuasai Bulog. Semuanya itu milik negara yaitu BUMN, artinya BUMDes harus kesana arahnya, bagaimana penyaluran distribusi ini diserahkan ke BUMDes dan desa sebagai konsumen,” kata Budi Arie.

Dalam kesempatan itu juga, Direktur Utama BRI Sunarso menyampaikan, sebenarnya banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan Kemendes PDTT, apalagi BRI sudah miliki kurang lebih 90 outlet yang menjangkau pelosok-pelosok di Indonesia.

“Kita punya satelit sendiri, kalau misalnya Kemendes mau digitalisasi programnya lalu ada masalah, misalnya blank spot atau no signal tinggal bilang ke kita asal dananya BRI, kita akan pasang pemancar Vsat, yang bentuknya kayak wajan itu,” paparnya.

Tidak hanya itu, BRI juga siap membuatkan sistem atau digitalisasi pengajuan sekaligus pelaporan dana desa.

Sunarso yakin masih banyak kepala desa yang masih kebingungan untuk membuat proposal dan laporan dana desa yang disediakan pemerintah pusat tersebut.

“Bagaimana kalau misalnya administrasinya distandarisasi terus kemudian didigitalkan, dan hanya BRI yang siap melayani itu, kalau bank lainnya pasti pilah-pilih, paling ada yang minta daerah Jawa, itupun masih jawanya sebelah mana,” pungkasnya.