PARLEMEN

Anggota Komisi IX Desak Pemerintah Tak Berfikir Lama Evakuasi WNI di Jepang

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah cepat dalam mengevaluasi warga negarai Indonesia (WNI) yang berada di Yokohama, Jepang.

Lantaran, para WNI yang merupakan crew kapal pesiar Diamond Princess ini sudah sangat khawatir dan ingin segera dievakuasi.

“Negara-negara lain kan sudah melakukan evakuasi, WNI kita tahu itu. Tentu mereka akan berkecil hati jika belum ada informasi pasti terkait rencana evakuasi kepada mereka. Secara psikologis, mereka tentunya akan terganggu,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima MONITOR, Kamis (27/2).

“Lagi pula, kapal tersebut diketahui membawa banyak penumpang dan kru yang positif terinfeksi virus corona,” tambahnya.

Ia berpandangan bahwa sangat tidak bijak jika WNI masih tetap ada di dalam kapal tersebut. Kalaupun tidak bisa langsung dibawa pulang ke tanah air, setidaknya mereka bisa dikeluarkan dulu dari kapal tersebut.

“Bagaimana caranya, tentu pemerintah yang lebih tahu. Apalagi sampai saat ini, menurut keterangan Kemenkes, komunikasi pihak perwakilan kita masih terus dilaksanakan dengan otoritas Jepang,” papar wakil ketua Fraksi PAN DPR itu.

Setidaknya, sambung Saleh, dari 78 orang WNI, 9 orang di antaranya positif terjangkit virus corona dan sudah dilakukan perawatan di rumah sakit setempat.

Sedangkan, 69 orang lainnya masih menunggu keputusan dan kepastian dari pemerintah Indonesia.

“Sudah selayaknya, pemerintah tidak terlalu lama berpikir. Perlu langkah cepat dan aman untuk mengevakuasi mereka,” tegas mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah.

“Kita memahami kekhawatiran pemerintah. Karena itu, proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati dan aman. Meski demikian, bukan berarti menunggu terlalu lama untuk diambil tindakan,” pungkasnya.

Recent Posts

Puan Terima Kunjungan Ketua MPR Tiongkok, Singgung Bencana Alam Landa Indonesia

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan…

8 jam yang lalu

Partai Gelora Tuntut Perusahaan Besar Bayar Biaya Dampak Banjir dan Longsor di Sumatera

MONITOR, Jakarta - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menuntut sejumlah perusahaan besar pelaku perusakan dan…

12 jam yang lalu

Kemenhaj Tunda Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah banjir…

12 jam yang lalu

Kuliah Umum di UIN Jakarta, Sekjen Liga Muslim Dunia Ingatkan Akhlak dan Kejujuran Modal Kunci Perdamaian Dunia

MONITOR, Tangsel - Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Kuliah Umum dengan pembicara…

13 jam yang lalu

HKTI Lumajang Dampingi Kades Petahunan Bertemu Sekdis PU SDA Jatim, Mendesak Penanganan Abrasi Kali Asem

MNITOR, Surabaya - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lumajang, Jamaluddin,…

14 jam yang lalu

DPR Dorong Dapur MBG Jadi Dapur Umum Darurat Bencana Alam

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher memberikan apresiasi atas langkah…

16 jam yang lalu