Rokhmin Dahuri: Pengembangan Akuakultur akan jadi Fokus Sektor Kelautan Perikanan

Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber “Outlook Perikanan 2020” di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Rabu (26/2/2020). Foto: Istimewa

MONITOR, Jakarta – Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI), Prof Rokhmin Dahuri mengatakan sektor akuakultur atau perikanan budidaya akan menjadi focus pemerintah dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan sekaligus mengimplementasikan visi Presiden Jokowi dalam peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi defisit perdagangan, defisit transaksi berjalan, dan menciptakan lapangan kerja serta mensejahterakan rakyat.

Rokhmin Dahuri yang juga Ketua Koordinator Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa pengembangan perikanan budidaya menjadi tugas khusus Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah kepemimpinan Edhy Prabowo dari Presiden Joko Widodo selain juga memperbaiki komunikasi dengan nelayan, pembudidaya ikan, pengusaha industri pengolahan ikan, traders, dan stakeholders lainnya.

“Sektor perikanan budidaya pada periode 2014-2019 tidak dijadikan prioritas pembangunan, karena dianggap merusak lingkungan: pakan berasal dari ikan rucah atau tepung ikan, membabat mangroves untuk tambak, limbah dari akuakultur.  Bahkan ada 2014 -2015 KKP mewacanakan akan melarang Udang Vanamme, karena bukan spesies asli Indonesia,” terang Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB itu saat menjadi narasumber pada acara “Outlook Perikanan 2020” yang diselenggarakan oleh Trubus di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta. Rabu (26/2/2020).

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu juga membeberkan beberapa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan sebelumnya yang dinilai menghambat sektor perikanan budidaya diantaranya Larangan Kapal Pengangkut ikan hidup (Permen KP No. 57/2014) yang dinilai Memukul Usaha Budidaya Kerapu. Kemudian Permen KP No. 56/2016 tentang Lobster, Kepiting, dan Rajungan sehingga menghambat usaha budidaya lobster, kepiting soka, dan kepiting bertelur hasil budidaya.

“Kedepan aturan-aturan yang menghambat dan mematikan tersebut tidak boleh ada lagi. Kita harus menjadikan perikanan budidaya sebagai leading sector perekonomian nasional yang memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi/PDB (ekspor, investasi, konsumsi, impor, dan belanja pemerintahh) dan nilai tambah,” tegasnya.

Adapun program dan kebijakan terkait fokus pengembangan sektor perikanan budidaya yang akan dijalankan salah satunya adalah revitalisasi semua unit usaha/bisnis akuakultur yang ada saat ni (existing) untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, inklusivitas, dan sustainability-nya. 

“Atau bila unit bisnis akuakultur existing tidak layak, tinggalkan!,” ungkapnya.

Kemudian Ekstensifikasi pembangunan dan usaha akuakultur di kawasan-kawasan (laut, payau, tawar, dan media lain) yang baru dan diversifikasi spesies baru dalam usaha akuakultur serta pengembangan usaha akuakultur untuk menghasilkan komoditas (produk) non-konvensional.