Anies Kerap Dikritik, Pengamat: Tak Ada Pemimpin Sempurna

MONITOR, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap mengalami serangan atau kritik baik langsung maupun dari media sosial (medsos). Penyebab kritikan itu lantaran kebijakan Anies kerap menuai protes seperti revitalisasi Monumen nasional (Monas), banjir, anggaran lem aibon senilai Rp 82 miliar, penghargaan Diskotik Colosseum hingga penunjukan Direktur Utama Tranjakarta yang diduga bermasalah hukum.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Toni Rosyid mengakui sejumlah kebijakan Anies yang menuai protes tersebut harus menjadi catatan.

“Harus disadari tak ada pemimpin sempurna. Penghargaan diskotik Colosseum hingga kasus penunjukan Dirut Tranjakarta harus jadi catatan serius. Ada ketidak kontrolan Anis di situ. Ini hanya contoh setiap kebijakan intenal termasuk rekrutmen pejabat,” kata Toni di acara diskusi publik bertajuk ‘Mengapa Gubernur Anies Selalu Diserang, Siapa Yang Diuntungkan’ di Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2020).

Acara yang digelar Ketua Katar (koalisi Masyarakat Pemerhati Jakarta) Sugiyanto, juga dihadiri Amir Hamzah (Ketua Budgeting Metropolitan Watch), aktivis senior Tionghoa Luis Sungkarisma, Tokoh masyarakat Betawi Ridwan saidi. Diskusi dimoderatori Ketua Amarta (Aliansi Masyarakat Jakarta) Rico Sinaga.

Toni menganggap hal yang wajar apabila seorang pemimpin mendapatkan kritikan atau serangan.

Namun hal itu harus disikapi secara wajar dan tidak menanggapi setiap kritikan itu sebagai serangan.

“Jadi kritikan itu jangan dianggap sebagai kebencian namun serangan itu sebagai upaya agar Anies tidak terlalu mendengarkan bawahannya yang belum tentu benar. Karena selama ini Anies terlalu percaya kepada bawahannya, namun beberapa kebijakan justru mendapat protes,” urainya.

Hal sama diakui Tokoh Masyarakat Betawi Ridwan Saidi, menurutnya Anies cukup memiliki ketegasan selama memimpin Ibukota. Namun Anies kurang teliti dan terlalu cepat percaya kepada orang-orang di sekitarnya.

“Anies mencoba membangun peradaban. Dia punya kebijakan dan ketegasan sudah baik tapi kurang teliti. Menganggap semua orang sekitarnya baik. Contohnya TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan), Anies seperti sudah percaya pada bawahannya itu. Padahal seharusnya TGUPP bukan hanya pendamping bidang birokrasi saja namun pendamping politik, harus menjadi tangan kanan yang melaporkan segala hal lain di luar birokrasi,”pungkasnya.