Pemerintah Disarankan Prioritaskan Nasabah Produk Tradisional Jiwasraya

Gedung PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (dok: Kompas)

MONITOR, Jakarta – Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), Telisa Aulia Falianty, menyarankan agar pemerintah dan manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memprioritaskan pembayaran terhadap nasabah produk asuransi tradisional, ketimbang nasabah JS Saving Plan.

Ia berpandangan, dikarenakan imbal hasil produk asuransi tradisional Jiwasraya terhitung lebih rendah, atau seperti layaknya return pada produk asuransi umum lainnya.

Sedangkan untuk produk JS Saving Plan, besaran imbal hasilnya diketahui di atas suku bunga deposito dan obligasi sehingga resikonya lebih tinggi.

Widget Situasi Terkini COVID-19

“Alasan mengapa nasabah produk tradisional harus diprioritaskan, juga didasarkan pada jumlah pesertanya yang lebih banyak dibandingkan nasabah Jiwasraya di produk JS Saving Plan,” kata Telisa, di Jakarta, Jumat (21/2).

Dikatakan dia, nasabah Jiwasraya di produk tradisional jumlahnya mencapai 4,7 juta orang. Sedangkan, nasabah Jiwasraya di produk JS Saving Plan hanya 17 ribu orang.

“Nasabah Saving Plan penting juga, cuma baiknya yang 4,7 juta dulu dong yang pastinya yang rentan dulu,” ujarnya.

Sebagai informasi, mayoritas nasabah tradisional Jiwasraya merupakan masyarakat menengah ke bawah seperti pensiunan, dan pegawai. Sementara nasabah JS Saving Plan, berangkat dari kalangan masyarakat menengah ke atas yang diyakini memahami resiko atas investasi.

Tidak hanya itu, menyusul adanya rencana pembayaran nasabah Jiwasraya, Telisa melanjutkan, pemerintah juga bisa menggunakan skema pembayaran 70% untuk nasabah produk tradisional dan 30% sisanya untuk membayar nasabah JS Saving Plan.

Oleh karena itu, sambung dia, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak agar skema pembayaran para nasabah bisa berjalan dengan baik.

“Cuma memang pemerintah harus punya roadmap yang jelas. Kalau mau cicil, kaya gimana cicilannya. Jangan sampai nanti nyicl terus tidak jelas,” pungkas Telisa.